KPU Papua Tetapkan Dua Paslon Bertarung Dalam Pilgub Papua

Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoi ketika menyerahkan SK Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua bagi para pasangan calon yang bertarung dalam Pilgub Papua 2018. Foto: Neles

JAYAPURA, BINPA – dalam Rapat Pleno Terbuka  Penetapan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua di Kantor KPU Provinsi Papua, Selasa (20/2), dua Pasanan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yakni Lukas Enembe, SIP, MH-Klemen Tinal, SE, MM dan Jhon Wempi Wetipo, SH, MH – DR. Habel Melkias Suwae, S.Pd, MM resmi ditetapkan untuk maju dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur (Pilgub) Provinsi Papua Tahun 2018.

Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arsoi, mengatakan, setelah ditelitti berkas kedua pasangan calon, didapati berkas pencalonan baik syarat calon maupun syarat pencalonan memenuhi syarat dan berhak ditetapkan sebagai calon gubernur/wakil gubernur Provinsi Papua.

Dijelaskannya, setelah penetapan calon, jadwal selanjutnya kedua pasangan calon pada hari Rabu (21/2) melakukan pencabutan nomor urut, yang kemudian akan dilanjutkan dengan jadwal dan tahapan selanjutnya.

Komisioner KPU Provinsi Papua Bidang Divisi Teknis, Beatrix Wanane, menandaskan, setelah pencabutan nomor urut, maka pada Sabtu, 24 Februari 2018 mendatang dilanjutkan dengan deklarasi kampanye damai, dimana para pasangan calon gubernur/wakil gubernur termasuk didalamnya calon bupati/wakil bupati pada 7 daerah Pilkada diminta untuk menandatangani berita acara untuk melaksanakan Pilkada secara damai.

Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua, Klemen Tinal, SE, MM, mengharapkan, Pilgub Papua  berjalan dengan damai, dan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan jangan melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu kedamaian pelaksanaan Pilgub Papua.

“Diharapkan semua berjalan sesuai secudule dan pencoblosan pada 27 Juni 2018 untuk rakyat memilih pemimpinnya,” jelasnya.

Sementara itu, Calon Gubernur, Jhon Wempi Wetipo, SH, MH, menyampaikan terima kasih kepada KPU yang sabar dengan proses yang berjalan selama ini meski terhalang dengan penundaan tujuh hari dari jadwal nasional pada 12 Februari 2018 lalu akibat dari verifikasi keaslian orang asli Papua.

Dirinya mengharapkan agar kita semua tanpa terkecuali mengajarkan masyarakat untuk cerdas dan jangan kita hadir membuat hal-hal yang merugikan masyarakat.(Nls/aj)

Tinggalkan Balasan