Tiga Wilayah Blok Migas di Papua Dilelang

Arcandra menjelaskan wilayah blok migas yang di lelang. Foto: Istimewa

JAKARTA, BINPAKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melelang 26 wilayah kerja (WK) migas atau blok migas yang terbagi atas 24 WK konvensional dan 2 WK non konvensional. Nantinya lelang blok migas menggunakan skema gross split (bagi hasil) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2017.

Sebanyak 5 dari 24 WK migas konvensional ditawarkan melalui mekanisme penawaran langsung dan 19 WK melalui lelang reguler. Sementara 2 WK migas non konvensional ditawarkan melalui mekanisme penawaran langsung.

Dari 24 WK yang dilelang, 3 di antaranya berada di wilayah Papua dan Papua Barat. Antara lain East Papua, Onshore (darat) Papua dengan penawaran langsung. West Berau, Offshore Papua Barat dan Cendrawasih Bay II, Offshore Papua di lepas pantai.

Ketiga lokasi blok migas ini merupakan hasil temuan dari Kementerian ESDM berdasakan survey lokasi sejak Tahun 2010.

Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar menjelaskan, dari 25-40 wilayah kerja migas itu, ada yang pernah ditawarkan pada 2015, 2016, 2017 dan wilayah kerja yang pernah dikembalikan secara sukarela atau karena diterminasi.

“Lelang ini sudah melalui evaluasi supaya jangan sampai yang kita lelangkan itu sebenarnya tidak layak kita lelang. Makanya harus kasih range 25-40, tapi yang 25 saya punya keyakinan itu bisa,” ujar Arcandra dalam diskusi di kantor Kementerian ESDM, Jakarta (19/2/2018).

Walalupun memalui lelang, Arcandra belum yakin wilayah kerja migas akan laku dengan cepat.

Namun, ia optimis ada yang berminat karena telah ada beberapa investor yang ikut lelang 5 wilayah kerja migas. Selain itu, sejumlah investor migas sudah menyatakan langsung minat mereka.

Ia menambahkan, pemerintah terus mengajak investor menggarap wilayah kerja migas Indonesia. Contohnya, kata Arcandra, Menteri ESDM Ignasius Jonan berkunjung ke Eropa untuk menawarkan wilayah kerja migas ke investor. Selain itu, Arcandra juga akan ke Amerika Serikat untuk melakukan langkah serupa.(ias/aj)

Tinggalkan Balasan