Kabupaten/Kota Diharapkan Gandeng BPKP

Rapat monitoring dan evaluasi rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi di 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua. Foto: Munir

JAYAPURA, BINPAPemprov Papua meminta kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Papua untuk menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pendampingan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, T. E. A. Hery Dosinaen mengatakan, BPKP merupakan lembaga yang mempunyai tugas untuk mendampingi semua kabupaten/kota dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga nantinya dalam penyusunan APBD tidak lagi menggunakan konsultan.

“Komitmen ini harus terpatri dan dilaksanakan oleh semua jenjang eselon dari semua strata kepemimpinan,” kata Hery Dosinaen kepada wartawan di Jayapura, Senin (19/2/2018).

Karena menurutnya Gubernur Papua, Lukas Enembe sudah menekankan bahwa hal yang paling prinsip adalah komitmen pemimpin daerah untuk breakdown kepada seluruh pejabat struktural di semua lini.

Dijelaskan, pemerintah memiliki aturan dan itu bukan berarti pemerintah kabupaten/kota selalu salah tetapi memang ada lembaga yang berkompeten untuk mendampingi penyusunan APBD yaitu BPKP.

“Jadi hari ini monitoring dan evaluasi tentang rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi, ini tentang bagaimana tim dari pencegahan korupsi KPK memantau apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota yang telah berkomitmen,” jelas dia.

Ditambahkan bahwa gubernur telah menghimbau kepada semua pemeritah daerah bahwa bupati/walikota untuk pro aktif dan jangan segan-segan untuk berkonsultasi dengan BPKP, untuk merivew semua aspek penyelenggaraan pemerintahan termasuk penganggaran dalam APBD.

“Bukan masalah percaya atau tidak percaya, tapi pemerintah kabupaten/kota belum mengetahui tentang eksistensi BPKP ini dengan baik,” ungkapnya. (Munir/aj)

Tinggalkan Balasan