FGD Pilkada Damai, Netralitas ASN, TNI dan Polri Dipertanyakan

Penandatanganan kesepakatan Pilkada Damai 2018 dalam Kegiatan FGD Jurnalis Dukung Pilkada Damai di Swissbel Hotel Jayapura, Senin, (19/2)/18). Foto: Neles

JAYAPURA, BINPASenin, (19/2) Jurnalis Papua melakukan Focus Group Disscusion (FGD) dalam rangka mewujudkan Pilkada Papua yang damai, sekaligus mendeklarasikan sikap Jurnalis se-Papua untuk wujudkan Pilkada Papua yang damai.

Hadir sebagai pembicara dalam FDG tersebut Kapolda Papua, Irjen Pol. Boy Rafly Amar, Kasdam XVII/Cenderawasih, Brigjen TNI, I Nyoman Santiyasa, Anggota KPU Provinsi Papua, Musa Sombuk, Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Feggie Y Watimena, dan Ketua PWI Papua, Abdul Munib.

Dari diskusi yang berkembang, berkembang berbagai pernyataan dan pertanyaan, diantranya soal netralitas TNI dan Polri dalam Pilkada.

Dimana terkadang ada anggota Polri yang membawa lari berita acara perhitungan suara, masalah pelaporan pelanggaran Pilkada, ketidaknetralitas aparatur sipil negara, masalah penyelenggara Pemilu yang kinerjanya yang patut dipertanyakan.

Selain itu, masalah gangguan keamanan kelompok sipil bersenjata (KSB), dan bagaimana sikap seorang jurnalis di lapangan yang seringkali disebut sebagai memihak kubu ini dan itu dan berbagai hal lainnya.

Kasdam XVII/Cenderawasih, Brigjen TNI, I Nyoman Santiyasa, mengatakan, kelompok kriminal bersenjata (KSB) merupakan warga negara Indonesia, hanya KSB ideologinya separatis, sebab itu bagaimana TNI terus berupaya merebut hati KSB ini supaya ideologinya Pancasila.

Hal itu telah membuahkan hasil yang baik, dimana sebanyak 307 KSB memilih kembali ke pangkuan NKRI, demikian juga 250 KSB di Tingginambut juga memilih bergabung dengan NKRI, dan Puncak Jaya 150 orang memilih turun dari hutan dan hidup dengam baik.

Bahkan kali ini ada rencana sejumlah KSB pun mau turun gunung dari Tingginambut, untuk hidup sebagai masyarakat biasa, namun hal itu ditunda akibat dari konflik di Mimika baru-baru ini.

Kasdam pun berharap kepada semua jurnalis untuk turut membantu TNI dalam menciptakan tanah Papua yang aman dan damai, karena mata bolpoin Jurnalis sekali menembak (menulis) itu bisa mengena ribuan orang.

“Ya Kami harapkan Jurnalis tidak memprovokasi keadaan di masyarakat,” ungkapnya dalam Kegiatan FGD Jurnalis Dukung Pilkada Damai di Swissbel Hotel Jayapura, Senin, (19/2).

Anggota KPU Provinsi Papua, Musa Sombuk, juga meminta kepada insan pers di Bumi Cenderawasih untuk menyajikan berita yang berimbang dan menyejukkan selama pelaksanaan Pilkada serentak 2018 ini, dan juga dalam pemberitaannya menempatkan berita masing-masing kandidat pada porsi yang sama.

Misalnya, pada pekan lalu, ada salah satu media cetak lokal yang memberitakan kemajuan yang dibuat oleh petahana di Pegunungan Tengah, maka hal yang sama diberlakukan bagi kandidat yang lain pada halaman yang sama.

Dalam kesempatan sama, Kapolda Papua, Irjen Pol. Boy Rafly Amar, menandaskan, dalam peraturan perundang-undangan sudah jelas menenegaskan Polri berkewajiban netral dalam pelaksanaan Pilkada, dan bila ada indikasi anggota Polisi yang tidak netral maka diproses hukum karena melanggar.

Sebagai mana pada Pilkada lalu ada Kapolsek yang terindikasi tidak netral langsung dicopot dari jabatannya atau Polisi yang membuat ketidaknyaman masyarakat dalam Pilkada itu langsung dipindahtugaskan dan diproses pelanggaran kode etiknya.

Soal dinilai Polisi tidak tegas dalam menindak masyarakat yang melakukan keributan dan sebagai provokator, kata Kapolda bahwa bukan Polisi tidak tegas hanya saja Polisi tidak mau terjebak dalam permainan para elit politik, sebab disini rata-rata masyarakat di Papua masih dieksploitasi oleh elit politik untuk kepentingannya.

Meski demikian, untuk meredam situasi konflik Polisi segera menangkap profokatornya dan melakukan upaya-upaya komunikasi untuk proses perdamaian, sehingga ada yang diselesaikan perdamaian dengan cara adat tapi juga ada yang diproses hukum sesuai dengan tingkatan pelanggaran hukumnya.

“Ini yang  kita harus lihat, karena jika bentrok dengan polisi maka berapa banyak masyarakat jadi korban. SDM masyarakat kita belum bagus sehingga mudah digerakan elit politik yang tidak bertanggungjawab. Sebab itu dalam menangani konflik Polisi tidak gegabah dalam bertindak, tapi pelan diatasi,” jelasnya.

Soal berita acara dibawa kabur Polisi, tentunya disini tinggal Panwas menilai apakah itu pelanggaran Pemilu atau bukan, namun berita acara terkadang dibawa lari itu karena Polisi juga menyalin data hasil perhitungan suara setelah itu barulah dokumen berita acara tersebut dikembalikan ke KPU.

”Polisi mau tertib aman baru berkas dikembalikan, karena saya tidak mau korban jiwa dalam pesta demokrasi, tapi kita mau membimbing masyarakat supaya cerdas dalam berdemokrasi,” paparnya.

Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Feggie Y Wattimena, mengharapkan supaya jurnalis dapat memproteksi Bawaslu Provinsi Papua beserta Panwas terhadap berita-berita yang beredar di masyarakat. Ini supaya kinerja Panwas/Bawaslu semakin baik dalam mengawasi Pilkada Papua ini.(Nls/aj)

Tinggalkan Balasan