Urgensi UU Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Adat. Foto: ITH

Oleh: H. Sulaeman L.Hamzah

Siapapun berhak hidup, diberi kesempatan hidup bahkan perlu dan harus dipelihara kepentingan hidupnya. Itulah amanat konstitusi kita. Bagaimana fakta sosiologis di Tanah Air ini? Sebuah pertanyaan yang layak kita lontarkan sejalan dengan keberadaan 2.332 komunitas masyarakat adat yang hingga kini relatif belum diperlakukan sebagaimana mestinya.

Sejak zaman kolonial terutama Belanda masyarakat adat diakui keberadaannya. Setidaknya, hal itu terlihat pada pemberian otoritas tersendiri seperti sistem peradilan adat, peradilan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 130 IS, Pasal 3 Ind. Staatsblad 1932 No. 80. Untuk dan atas nama kepentingan kolonial, Pemerintah kolonial Belanda pun tampak concern untuk meneliti sistem hukum adat. Dalam hal ini nama Ver Haar berhasil mempopulerkan karya penelitannya tentang hukum adat, yang dari dulu hingga kini menjadi rujukan akademik di berbagai lembaga pendidikan tinggi.

Sementara, sikap pemerintah kita terhadap masyarakat adat tampak belum concern secara maksimal terhadap keberadaan masyarakat adat. Mereka masih diposisikan sebagai subkultur dalam sistem kemasyarakatan kita. Secara faktual, mereka masuk dalam UU Kehutanan (UU No. 41 Tahun 1999), Peraturan Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014, Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kemudian masuk juga dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 10 Tahun 2016.

Sebagai subkultur, konsekuensinya jelas: kepentingannya sering terkalahkan manakala negara atau pihak swasta membutuhkan sesuatu di kawasan wilayah masyarakat adat, padahal keberadaannya secara turun-temurun melekat pada kepentingan masyarakat adat. Dalam hal ini kita sering saksikan, atas nama kepentingan pembangunan ekonomi, negara memerlukan sumber daya alam (SDA) yang tak terbatas. Ketika kebijakan menggariskan itu dimana SDA berada di kawasan yang terhuni masyararakat adat yang telah puluhan tahun bahkan berabad-abad, di sanalah kepentingan masyarakat adat harus rela jadi korban. Tragisnya lagi, ketika swasta memerlukan lahan, kepetingan kaum adat pun sering tergilas.

Kebijakan pembangunan seperti itu secara gamblang menggambarkan potret kepentingan masyarakat adat bukan hanya tidak dihormati hak-haknya tapi lebih dari itu: benar-benar diabaikan, bahkan tidak dilihat sama sekali. Dalam persepektif kemanusiaan, kebijakan itu jelas menabrak persoalan kemanusiaan yang dijunjung tinggi kita semua sebagaimana yang disarikan pada Sila ke-2 (Kemanusiaan yang adil dan beradab).

Yang perlu kita garis-bawahi, secara sosiologis, persoalan kemanusiaan yang diabaikan mengakibatkan konflik. Dan fakta ini sering muncul. Dengan fakta jumlah komunitas masyarakat adat lebih dari dua-ribu itu, maka kita dapat memahami mengapa konflik horisontal terutama di wilayah-wilayah kehutanan sering mengemuka. Tragisnya, proses dan upaya penyelesaiannya cenderung tak pernah memberikan potret keadilan bagi kepentingan masyarakat adat. Mereka secara perlahan dan sistimatis terus terdesak, termarginalkan dan tidak tertutup kemungkinan akan segera lenyap dari bumi Nusantara ini. Dan dikhawatirkan keberadaan masyarakat adat hanya akan menjadi artefak.

Anggota Badan Legislasi DPR RI, H. Sulaeman L.Hamzah

Skenario implikatif ini sungguh berbahaya bagi kepentingan kemanusiaan dalam dimensi persatuan dan keadilan. Di sisi lain, keberadaan mereka yang tersebar di berbagai titik Nusantara secara historis, sosiologis bahkan politik telah memberikan kontribusi tersendiri bagi kepentingan negara ini. Karena itu, tidaklah berlebihan manakala kita yang berada di luar bingkai masyarakat adat harus mampu menghormati keberadaannya, bahkan kita harus mengakui dan memeliharanya.

Di sanalah urgensinya, keberadaan masyarakat harus diakomodir dalam UU khusus, tidak lagi menjadi subkultur dalam sistem perundang-undangan yang ada. Karena memang masih melekat tradisi adat dan banyak saudara-saudara masyarakat adat. Bahwa saat ini RUU Masyarakat Hukum Adat sudah menjadi usul inisatif DPR RI yang diparipurnakan pada hari Senin, 12 Februari 2018 dan Fraksi Partai NasDem sebagai pengusul. Sebagai wakil rakyat Papua sangat merasa terpanggil untuk memperjuangkan segera lahirnya UU Masyarakat Hukum Adat karena Papua sendiri memiliki tujuh wilayah adat di Papua, yaitu Mamta, Saereri, Domberai, Bomberai, Lapago, Meepago dan Anim Ha. Yang jelas dengan lahirnya UU tersebut akan menjadi payung hukum Masyarakat Adat dalam menjaga kelestariannya sesuai dengan kearifan lokal masing-masing.

Beberapa hal penting atau strategis yang dapat kita garis bawahi dari  harapan lahirnya UU Masyarakat Hukum Adat adalah–pertama, mengartikulasikan secara nyata dan jelas bahwa kita sebagai anak-bangsa yang benar-benar mengamalkan Pancasila (sila kedua), bukan sloganistik. Perlu kita catat, pengamalan ini bukan semata-mata implementasi sikap ideologis, tapi buah manis yang pasti didapat yaitu adanya persatuan dan kesatuan.

Persatuan itu sejatinya merupakan refleksi dari sikap kita semua yang mau dan mampu menghargai seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan asal muasal entitasnya. Lebih dari itu, persatuan itu juga merupakan hadiah dari sikap saling menghormati antar-sesama. Dan kesatuan mengarah pada entitas yang sama dalam naungan NKRI. Kedua, konflik horisontal secara sistimatis dapat tercegah. Hal ini berkontribusi positif terhadap kepentingan nasional, dimana negara dapat sepenuhnya konsentrasi untuk menjalankan agenda pembangunannya. Ketiga, terkonstruksi proses pembangunan yang kompromistik tanpa resistensi manakala negara menggerakkan pembangunan di berbagai wilayah. Dan yang cukup penting, proses pembangunannya akan senantiasa dilandasi sikap saling menghormati, atas nama masyarakat adat itu sendiri, juga atas nama lingkungan yang harus dijaga kelestariannya tanpa harus menciderai kelompok masyarakat adat itu sendiri.

Harus kita catat, kelestarian berdimensi sangat jauh ke depan di samping menjaga ekosistem, tapi juga memberikan warisan kepada generasi penerus. Inilah dimensi kemanusiaan yang sangat manusiawi. Sungguh bijaksana jika paradigma pembangunannya memperhatikan sejumlah variabel itu, terutama kepentingan lingkungan lokal, termasuk masyarakat adat.

Akhir kata, perlu kita catat, menjaga kearifan lokal, menuntut perhatian atas kepentingan kaum adat (mengakui dan memeliharanya) janganlah dilihat sebagai sikap belas-kasihan. Tapi, sikap itu memang keharusan bahkan keterpanggilan kesadaran yang harus kita bangun lebih jauh. Inilah kesadaran yang harusnya ada pada diri kita semua, selaku pembuat kebijakan, pelaksana bahkan stake holder lainnya. Ketika kita semua sama sikapnya, persatuan bukanlah fatamorgana. Harmonisasi dan kedamaian juga akan segera hadir dalam tataran fakta. Bukan ilusi. Semoga, UU Masyarakat Hukum Adat menjadi kebutuhan dan kepentingan kita semua, sebagai bangsa yang menghargai kemajemukan. Amiin.

*Penulis adalah Anggota Badan Legislasi DPR RI, Fraksi NasDem Dapil PAPUA

Tinggalkan Balasan