Dua Pasang Balon Gubernur-Wakil Gubernur Papua Lolos Verifikasi OAP

Ketua Pansus Verifikasi MRP Benny Sweny menyerahkan berkas verifikasi dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua kepada Ketua MRP Timotius Murib, Sabtu (17/2/2018) di ruang sidang Kantor MRP. Foto: Veny

JAYAPURA, BINPA – Majelis Rakyat Papua( MRP) memutuskan dua pasang calon gubernur dan wakil gubernur, Lukas Enembe- Klemen Tinal dan Jhon Wempi Wetipo-Melkias Suwae sebagai Orang Asli Papua (OAP) berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan Tim Pansus MRP ke wilayah Tolikara, Jayawijaya, Timika dan Tablanusu di Sentani Jayapura.

Keputusan MRP ini dilakukan dalam rapat pleno keputusan verifikasi yang digelar pada hari Sabtu(17/2/2018) siang di ruang sidang MRP,Kotaraja, Papua.

Keputusan hasil pertimbangan dibaca Ketua Pansus Pilkada MRP Benny Sweny sebagimana tertuang dalam Surat Keputusan Majelis Rakyat Papua Nomor 13/ MRP/ 2018. Surat keputusan tersebut berisi pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua menerima dokumen keaslian orang asli Papua dari DPRP pada tanggal 14 Februari, sebelum Pansus OAP MRP segera melakukan verifikasi.

“Pansus bekerja cepat ke empat wilayah asal calon gubernur dan wakil gubernur untuk verifikasi factual selama tiga hari. Proses verifikasi oleh Pansus sangat cepat dilakukan terhadap keempat bakal calon. MRP memutuskan dua pasangan bakal calon sebagai Orang Asli Papua,” kata Ketua MRP Timotius Murib di Kotaraja, Sabtu(17/2/2018).

Selanjutnyà, kata dia,  berkas verifikasi faktual dari MRP akan diserahkan ke DPRP  sebagai rekomendasi ke KPU Provinsi Papua.

“Paling lambat hari Senin 19 Februari akan kami serahkan ke DPRP,”  ujar Timotius Murib.

Sebenarnya, sesuai jadwal Pansus Pilkada MRP ada sesi keempat kandidat diberi kesempatan berbicara dalam bahasa daerah atau bahasa ibu tentàng silsilah mereka masing-masing.  Namun sesi ini tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan waktu.

Meskipun demikian, terang Murib, tidak mengurangi hasil verifikasi yang sudah dilakukan.  Dalam UU Otsus nomor 21 tahun 2001, rekomendasi keaslian Orang Asli Papua(OAP) bagi calon gubernur dan wakil gubernur dari MRP sangat penting sebagai rujukan penetapan calon gubernur dan wakil gubernur Papua oleh KPUD.

 

Dua Tahapan

Dalam kesempatan pleno verifikasi, Ketua Pansus Verifikasi OAP MRP Benny Sweny mengatakan, ada dua tahapan yang dilakukan Pansus MRP terhadap empat kandidat bakal calon yakni, tahapan verifikasi factual dan verifikasi administrasi dengan enam jenis dokumen yang diserahkan KPU Provinsi Papua melalui DPRP ke MRP.

Keenam dokumen itu antara lain formulir BKWK atau surat pencalonan melalui surat keterangan  dari KPU Provinsi Papua. Kemudian ada formulir BBI KWK yang ditanda tangani empat bakal calon dan Koalisi Partai Politik, formulir model BB2 KWK atau riwayat hidup para calon serta empat visi misi sesuai RPJP.

“Kita mau lihat bagaimana afirmasi, proteksi dan pemberdayaan Orang Asli Papua dalam visi misi para calon. Dan  terakhir adalah foto copi KTP dan foto terbaru mereka,” kata Benny.

Verifikasi faktual dilakukan selama tiga hari sejak 14 Februari 2018 di empat daerah asal para calon. Dalam melakukan verifikasi terang Benny Sweny, pedoman teknis  yang dijalankan pansus verifikasi MRP antara lain: Silsilah kekerabatan, tangung jawab sosial, penguasaan hak ulayat dan penguasaan bahasa suku.

“Empat indikator ini digali dan tim Pansus dari empat daerah asal para calon. Pansus berkesimpulan bahwa keempat bakal calon gubernur dan wakil gubernur ini memenuhi syarat sebagai Orang Asli Papua. Hasil verifikasi ini sudah kami plenokan,”  ujar Benny Sweny.

 

Hari Ini Diserahkan ke KPU

Sementara itu, Ketua MRP, Timotius Murib, saat ditemui wartawan di Dante Café Jayapura, Minggu, (18/2) mengatakan, hasil verifikasi yang menetapkan bahwa pasangan balon benar-benar asli Papua akan diserahkan ke KPU Senin (19).

Hasil pleno tersebut dijadwalkan pada hari Senin (19/2) kita serahkan kepada DPRP pada pukul 10.00 WIT untuk diteruskan kepada KPU Provinsi Papua.

“Hasil pleno nantinya MRP bersama DPRP serahkan ke KPU Provinsi Papua,” ungkapnya kepada.

Terkait rencana awal dalam jadwal Pansus DPRP untuk melakukan pemanggilan kepada masing-masing bakal calon untuk menyampaikan silsilah dengan menggunakan bahasa ibu (bahasa daerah) tetapi agenda tersebut tidak bisa dilakukan, sebab waktu verifikasi faktual MRP sangat terbatas.

Dalam kesempatan tersebut, Timotius Murib juga mengungkapkan bahwa pihaknya menerima pengaduan dari Pasangan Ones Pahabol-Petrus Mambai (HAMBA) yang oleh KPU dinyatakan tidak diterima sebagai calon karena kurang memenuhi syarat calon.

Kata ketua MRP,  pihaknya sebagai sebuah lembaga menerima semua pengaduan aspirasi, sehingga MRP menerima berkas pasangan HAMBA dan hasilnya MRP secara tertulis akan sampaikan kepada DPRP.

“MRP bukan lembaga penyelengara, maka verifikasi berkas seperti KTP, dukungan pasangan calon, maka sesungguhnya itu kewenangan KPU Provinsi Papua, sebab itu silahkan ditentukan oleh KPU Provinsi Papu,” ujarnyaa.(Nls/Ven/aj)

Tinggalkan Balasan