Dewan Minta Pemkot Atasi Kemacetan di Jalan SPG Waena

Wakil Ketua II DPRD Kota Jayapura, Elia Karuri, SE. Foto: Neles

JAYAPURA, – Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura diminta agar Tahun Anggaran 2018 ini segera mengatasi masalah kemacetan arus lalulintas di ruas jalan SPG Waena, mulai dari pertigaan Trafigh light sampai di putaran taksi Perumnas III Kelurahan Yabansai, Distrik Heram.

Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Jayapura, Elia Karuri, SE, kepada Bintang Papua di kediamannya, Jumat, (16/2).

Ditegaskan, ruas jalan tersebut jika dilihat kini menjadi ruas jalan utama bagi masyarakat Kota/Kabupaten Jayapura untuk transportasi sehari-hari.

Jumlah kendaraan semakin banyak yang melintasi ruas jalan tersebut, namun volume ruas jalan semakin sempit, dan bahkan sebagian kondisinya sudah rusak parah, sehingga tidak mampu lagi menampung jumlah kendaraan yang melintasi ruas jalan itu, akibatnya selalu terjadi kemacetan arus lalulintas.

Disampaikannya, perihal ruas jalan tersebut menjadi kewenangan siapa untuk mengerjakannya, hendaknya Pemkot Jayapura segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua untuk secepatnya mengatasi permasalahan tersebut.

Ditandaskannya, namanya perkotaan sudah pasti ruas jalan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat untuk menyelesaikan berbagai kebutuhan kehidupannya, salah satunya masalah peningkatan ekonomi keluarga, jika ruas jalan menjadi macet sudah pasti laju pertumbuhan ekonomi masyarakat pun menjadi terhambat.

Hal lainnya, dirinya juga mengharapkan Pemkot Jayapura untuk memfokuskan penyelesaian jalan-jalan lingkungan masyarakat yang hingga kini belum diperbaiki, guna turut memperlancar kegiatan masyarakat.

“Setiap tahun itu ada anggaran, ya saya harapkan anggaran yang ada, khususnya infrastruktur dapat digunakan sebaiknya dalam memberdayakan dan memandirikan masyarakat,” tandasnya.

Hal lainnya, diharapkan pula supaya berbagai infrastruktur di Kota Jayapura ini, didalamnya termasuk ruas jalan harus di tata penataannya supaya wajah kota yang semakin indah, nyaman dan damai, mengingat Kota Jayapura sebagai ibu Kota Provinsi Papua, sekaligus merupakan kota kategori sedang berkembang.

Ditambahkannya, dampak buruk dari pembangunan kedepannya, harus dipikirkan guna ada kebijakan yang tepat, agar kelak tidak menimbulkan masalah yang sulit diatasi.(Nls/aj)

Tinggalkan Balasan