Rapat Paripurna Tetapkan Perubahan UU MD3


Caption : H. Bambang Soesatyo SE, MBA. Foto: Grolus

JAKARTA, Melalui rapat parpurna DPR RI, revisi UU MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon,  telah ditetapkan dengan penambahan kursi pimpinan parlemen.

Tambahan tersebut yakni 1 kursi untuk DPR dan 3 kursi untuk MPR, yang nantinya diikuti dengan penambahan jumlah pimpinan DPR  menjadii 6 dan pimpinan MPR menjadi 8.

Kesepakatan terkait penambahan jumlah kursi pimpinan DPR/MPR ini telah melalui persetujuan fraksi-fraksi di DPR. Delapan fraksi yaitu PDIP, Hanura, Demokrat, Golkar, PAN, PKS, PKB, dan Gerindra setuju dengan usulan tersebut. Sedangkan 2 fraksi, NasDem dan PPP masih tetap tidak menyetujui usulan tersebut.

Soal waktu pelantikan penambahan pimpinan DPR/MPR yang menjadi poin revisi UU MD3, Bamsoet menyebut itu belum dapat dipastikan.

Saat ini, sebut Bamsoet, rapat fokus untuk menyepakati hasil revisi UU No 17/2014.

“Hasil rapat Baleg DPR dan pemerintah telah sepakat mengenai revisi UU MD3. Disepakati, ada penambahan satu kursi pimpinan di DPR dan 3 di MPR,” ujar Bamsoet Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta  (12/2).

Dalam pernyataannya dihadapan anggota DPR yang hadir, Menteri Hukum HAM, Yosonna Laoly mengatakan bahwa penambahan ini merupakan dinamika politik dan perdebatan terkait penambahan jumlah kursi di dalam UU MD3 ini hal yang biasa.

“Saya mewakili pemerintah bersyukur bila akhirnya perubahan ini dapat diterima oleh seluruh fraksi-fraksi di DPR dan di sahkan menjadi UU,” jelasnya.

Yasonna menambahkan, berdasarkan hasil pembahasan pada rapat tersebut, disepakati akan berlaku hingga 2019. Setelah itu, akan kembali pada mekanisme proporsional pemenang Pemilu.(ias/aj)

Tinggalkan Balasan