Anggota Dewan Makin Miliki Imunitas, Aktifis Bersiap Gugat UU MD3

Ruang sidang DPR RI tempat pembahasan revisi UU MD3. Foto: Grolus

JAKARTA, – Rapat paripurna DPR yang akhirnya mengesahkan perubahan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3), terancam digugat ke MK oleh sejumlah pegiat antikorupsi dan aktivis. Pasalnya revisi tersebut dinilai membuat anggota dewan sangat istimewa.

Dalam hal ini, di UU MD3 yang direvisi terdapat berapa pasal yang kontroversi, salah satunya pasal 245 tentang izin memanggil anggota DPR oleh penegak hukum.

Pasal tersebut sebelumnya sudah diatur dalam UU MD3 No 17/2014. Perubahan pasal imunitas anggota dewan dalam UU itu tertuang dalam Pasal 245 yang berbunyi: Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden, setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Selain itu, ada juga Pasal 122 huruf K UU MD3 yang baru disahkan yang berbunyi: Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Revisi UU MD3 ini dikritik sebagai bentuk antidemokrasi.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat), Hifdzil Alim menyoroti pasal kontroversial dalam UU MD3 yang disahkan DPR. Pasal kontroversial yang disahkan DPR dinilai bertentangan dengan konstitusi.

Pasal yang dimaksud yakni pasal antikritik dan pemeriksaan anggota DPR oleh aparat penegak hukum harus seizin presiden.

“Kalau sampai pengkritik itu dalam menyampaikan pendapat yang berbeda kepada pemerintah dan DPR kemudian dia menyampaikan argumenya, oleh karena itu dianggap melecehkan DPR saya kira ini penentuan pasal yang sangat keliru. Ini sangat bertentangan dengan konstitusi karena kita memiliki hak untuk menyampaikan kritik kepada lembaga negara termasuk kepada DPR,” kata Hifdzil.

Menurutnya Pasal 122 huruf k UU MD3 tersebut keliru karena kritik merupakan hak masyarakat kepada DPR dan pemerintah. Kritik bukan berarti melecehkan. Hak imunitas menurutnya bisa dipakai sepanjang tidak melakukan tindak pidana dan tidak melanggar etika.

“Pasal ini bukan pilihan yang bijak bagi DPR. Setiap pengkritik DPR adalah perbuatan tercela yang melecehkan DPR. Hak imunitas tidak dipakai untuk itu, hak imunitas dipakai oleh dewan, atau legislatif, legislator sepanjang dia menjalankan fungsinya sebagai legislatif artinya dalam hal dia tidak melakukan tindak pidana korupsi, pelecehan atau melanggar etika, maka hak imunitas tetap dijalankan,” katanya.

Begitu juga dengan pasal 245 UU MD3 yang mengatur aparat penegak hukum harus izin ke presiden atas rekomendasi MKD jika memanggil anggota DPR. Menurutnya hal itu bertentangan dengan putusan MK sebelumnya yang pernah membatalkan hal tersebut.

“Kalau pasal itu putuskan di paripurna bahwa harus melalui MKD, itu bertentangan dengan MK, ini menjadi situasi yang sangat rumit dan tidak menyenangkan bagi penegakan hukum sebetulnya karena semua pihak akan berdiri pada posisinya masing-masing, DPR akan berdiri di putusan itu, penegak hukum berdiir di putusam MK. Menurut saya ini akan sangat rumit dan meragukan, baik kepada DPR atau penegak hukum,” sambungnya.

Sementara terkait Pasal 73 UU MD3 yang mengatur polisi wajib membantu DPR memanggil individu atau lembaga, menurut Hifdzil aturan tersebut harus dicermati secara komprehensif. Polisi diminta untuk berlaku profesional dalam pemanggilan karena jika terkait ini dan jangan sampai dijadikan alat untuk kepentingan DPR.

” kalau polisi digunakan untuk mendukung kerja DPR yang bertetangan dengan kepentimgam konstitusi dan bertentangan dengan rakyat. saya kira pasal itu ada gak masalah tapi penerapannya harus dilihat dengan komprehensif, tidak bisa dibaca dengan kacaamata kuda tapi harus dilihat dulu konteksnya, dan harus dilihat dulu situasinya, polisi pernah melakukan itu dan berhasil,” sambungnya.

Dihubungi via telepohone, Anggota Komnas HAM Sandra Moniaga mengatakan bahwa anggota DPR bukanlah aparat penegak hukum, sehingga kewengan dalam pelaksanaan UU MD3 haruslah memperhatikan HAM. “Kami akan membahas secara detail dahulu isi dari perubahan UU MD3 tersebut. Bila memang dalam isinya ada yang melanggar HAM kami akan berbuat sebagaimana mestinya.” (ias/aj)

Tinggalkan Balasan