Laporan Keuangan OPD Diperiksa Secara Rinci

Sekda Keerom Drs. Blasius Waluyo Sejati, MM. Foto: Rahayu

KEEROM,Sekda Kabupaten Keerom Drs. Blasius Waluyo Sejati, MM menegaskan agar pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemda Kabupaten Keerom untuk segerah menyerahkan laporan keuangan tahun 2017 ke Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, karena laporan keuangan OPD akan diperiksa secara terinci pada awal Bulan Maret 2018.

Apabila OPD tidak memberikan laporan keuangan Tahun Anggaran 2017 lalu, akan berdampak pada kinerja pemerintah daerah Kabupaten Keerom, yang akan menjadi bahan temuan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua.

Hal itu dikemukakan Blasius Waluyo Sejati kepada wartawan usai penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018 di Kantor Bupati Keerom, Jumat (9/2/2018).

Kata Sekda, Kabupaten Keerom patut berbangga dengan laporan keuangan di tahun 2017 lalu, karena meraih peringkat ke 7 dengan nilai sangat tinggi.

Dengan kondisi saat ini, yang mana belum ada satupun OPD yang menyerahkan data LKPJ maupun LPPD, bisa jadi peringkat akan turun.

“Sehingga saya targetkan minggu depan data LKPJ maupun LPPD harus diserahkan,” tegasnya.

Bagi OPD yang belum menyerahkan Data LKPJ maupun LPPD, kata Sekda,  tidak akan diberikan uang persediaan (UP) di tahun anggaran 2018.

“Selama belum menyerahkan data LKPJ maupun LPPD uang persediaan (UP) tidak akan diserahkan,” kata Blasius.

Sementara itu, Plt. Bupati Keerom MUH Markum, SH.MH.MM saat dikonfirmasi mengatakan, bagi OPD yang tidak menyerahkan data LKPJ maupun LPPD diperintakan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Keerom tidak mencairkan permintaan uang persediaan (UP), sebelum dana LKPJ maupun LPPD diserahkan.

Disamping itu, Markum menegaskan kepada para pimpinan OPD untuk dapat menyiapkan laporan keuangan Tahun 2017, mengigat akan dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI.

“Pekerjaan 2018 harus juga jalan, tetapi laporan keuangan juga harus disiapkan,” pungkasnya.(rhy/aj)

Tinggalkan Balasan