MRP: Solusi Terbaik Revisi Tahapan Pilkada

Rapat Pansus Pilkada MRP Papua, di ruang Pokja Agama MRP Papua, Kotaraja, Jumat (9/2/2018). Foto: Jainuri

JAYAPURA, – Pernyataan Ketua KPU Papua Adam Arisoi yang akan melakukan pleno keputusan penetapan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua pada hari Senin (12/2/2018), dinilai bukan langkah yang tepat.

Hal itu sebagaimana diungkapkan Wakil Ketua MRP Papua, Jimmi Mabel saat ditemui wartawan disela-sela rapat bersama Pansul Pilkada MRP Papua, di ruang Pokja Agama, Kantor MRP, Kotaraja, Jumat (9/2/2018) malam.

“Kalau hari senin tetap KPU menetapkan, saya kira tanpa rekomendasi dari MRP tidak bisa. Persyaratannya apa, dasarnya kurang untuk tetapkan sebagai calon. Tanpa stempel MRP tidak mungkin mereka (KPU) tetapkan,” tegasnya.

Dan seandainya KPU melakukan penetapan dengan menyatakan bahwa para kandidat tidak memenuhi syarat sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Papua, maka akan menuai sengketa yang justru akan memakan waktu lebih lama.  

“Kalau mereka tetapkan seperti itu, pasti akan membawa sengketa Pemilukada ini kepada Bawaslu. Disitu lama lagi proses hukumnya, kita tunggu keputusan Bawaslu dulu,” jelas Jimmi Mabel.

Bahkan bukan tidak mungkin pihak-pihak yang tidak puas, seperti DPR Papua, MRP Papua maupun masyarakat secara umum yang tidak puas akan mendaftar sengketa Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saling gugat menggugat, dan waktunya akan diperpanjang. Seperti periode lalu sampai dua tahun diulur-ulur,” jelasnya lebih lanjut.

Jimmi Mabel menyatakan bahwa pihaknya menginginkan pada Pemilukada gubernur dan wakil gubernur Papua kali ini tidak sampai terulur waktunya seperti periode sebelumnya.

“Periode ini harus jalan. Kami dari MRP meminta KPU tidak boleh main-main dengan aturan. Tidak boleh kepentingan-kepentingan tertentu masuk di dalam, tapi sesuaikan dengan mekanisme yang berlaku. Itu yang kami inginkan dari MRP,” harapnya.

Ia pun menekankan agar KPU mentaati aturan, termasuk kesepakatan yang telah dibuat di Kantor Dirjen Otonomi Daearah, Kementrian Dalam Negeri, yang dihadiri Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, unsure KPU RI, Bawaslu RI, Pansus Pilkada DPR Papua, Pimpinan MRP Papua, Bawaslu Papua, Kemenko Polhukam dan pejabat di lingkup Kemendagri.

Dalam hal ini, pada angka 2 poin c yang memungkinkan KPU melakukan revisi jadwal tahapan Pemilukada gubernur dan wakil gubernur Papua, bila tidak cukup waktu bagi DPR Papua dan MRP  Papua untuk melakukan verifikasi bakal calon yang ada.

“Secara hukum saya kira itu legalitas hukum yang cukup kuat,” jelasnya.

MRP pun, menurut Jimi Mabel belum menerima berkas secara resmi sesuai peraturan, yakni KPU menyerahkan berkas persyaratan calon ke MRP melalui DPRP, dan suratnya ditujukan kepada Majelis Rakyat Papua.

“Nah itu yang kami masih tunggu. Sampai malam ini kami masih berdiskusi, kira-kira sampai kapan untuk kami verifikasi, karena tanggal 12 ada penetapan calon. Hari sabtu dan minggu libur, dan seninnya tanggal 12 ada penetapan. Nah ini prosedurnya seperti apa,” jelasnya.

Ia meminta agar ada penambahan waktu untuk DPRP dan MRP melakukan verifikasi dengan waktu masing-masing lembaga tujuh hari.

“Supaya verifikasi ini dilakukan dengan baik, masyarakat Papua juga bisa rasa puas, tidak terjadi kesalahpahaman antara KPU, DPRP dan MRP, tetapi kita menciptakan Papua Zona Damai. Sehingga Pilkada ini tidak ada PSU lagi,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Pansus Pilkada MRP Papua, Benni Sweni, bahwa Surat No. 123/PL.03.2—SD/06/KPU/II/2018 angka 2 huruf c dapat dijadikan dasar hukum atau cantolan hukum bagi KPU Provinsi Papua untuk melakukan revisi jadwal tahapan, kalau sampai tanggal 12 Februari 2018 tidak memungkinkan untuk MRP maupun DPRP melaksankan tugas dan kewenangannya.

“Jadi yang kita perlukan adalah bagaimana KPU melakukan revisi jadwal tahapan sesuai dengan surat Nomor 123/PL.03.2—SD/06/KPU/II/2018 angka 2 huruf c,” ungkapnya.(aj/aj)

Tinggalkan Balasan