Kementerian PUPR Akan Bangunan Infrastruktur di Asmat

                             Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto saat berdiskusi dengan jajaran di Jakarta. Foto: Grolus Daniel

JAKARTA, – Menghadapi kondisi alam di Asmat, Papua, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto mengatakan bahwa instansi terkait di Kementerian PUPR sudah ditugaskan untuk memahami kondisi di sana.

Menurutnya, masalah infrastruktur yang tidak memadai di Asmat, harus segera diatasi agar kehidupan masyarakat dapat lebih baik. 

“Tugas dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kita tim mempelajari kondisi di Asmat dan daerah-daerah lainnya di Papua. Kemudian membuat solusi, karena Pak Presiden Joko Widodo bilang di Asmat itu masalah infrastruktur yang sangat terbatas,” ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, (8/2/). 

Di Kabupaten Asmat sendiri, ada 23 distrik. Tim PUPR mendatangi sebanyak 6 distrik. Yang menjadi faktor penyebab lambat dan kurang cepatnya penanggulangan wabah campak dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, karena lingkungan geografis di sana mayoritas adalah rawa dan yang kedua kurang memadainya air bersih.

Menurutnya, ini menjadi tantangan karena cukup sulit dapat air bersih diri rawa, karena endapan sedimen rata-rata 200 meter.

Arie menyebut tim yang ditugaskan ke Asmat, antara lain Ditjen Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Cipta Karya, serta Ditjen Penyediaan Perumahan dan lain sebagainya.

“Ini tim gabungan yang cukup besar untuk proses percepatan pembangunan Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, kemudian Penyediaan Perumahan.Tugas tim perumahan rakyat (PUPR) supaya kejadian ini tak terjadi lagi, untuk itu kita lihat masalah utama terkait lingkungan yang sehat, air minum, sanitasi, lalu konektivitas,” lanjutnya.

Arie mencontohkan, jembatan-jembatan pejalan kaki di sana kondisinya begitu memprihatinkan. Jembatan terbuat dari kayu dan sebagian besar sudah rusak. Akhirnya mereka kebanyakan menggunakan perahu untuk untuk perjalanan yang agak jauh.

Anggaran yang dibutuhkan untuk membangun jalan di Asmat cukup mahal, bila dibandingkan kualitas jalan yang sama di Pulau Jawa. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan bahan baku yang ada di wilayah kabupaten tersebut.

Batu harus dikirim dari wilayah Surabaya, Poso atau Palu. Sebagai gambaran, bila biasanya dibutuhkan anggaran sekitar Rp 12 juta untuk membangun jalan beton per meter, di Asmat dibutuhkan sekitar Rp 24 juta per meter.

Menurut rencana jalan yang hendak dibangun, dirancang selebar empat meter. Jalan akan menghubungkan wilayah kampung lama yang masih menggunakan kayu sebagai jalan eksisting, menuju kampung baru sebagai lokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Selama ini akses transportasi menuju RSUD, masyarakat menggunakan perahu. Nantinya akan dibangun jembatan gantung sepanjang 72 meter yang akan menggantikan jembatan lama. 

Besarnya anggaran pembangunan infrastruktur disampaikan Direktur Keterpaduan Infrastruktur Pemukiman Dwityo Akoro Soeranto.

Biasanya, untuk membangun sebuah sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dibutuhkan biaya sekitar Rp 200 juta hingga Rp 300 juta.

Pemerintah sendiri berencana membangun setidaknya 3 pamsimas untuk setiap distrik. Sementara, di sana terdapat sekitar 23 distrik yang akan dibangun pamsimas.

“Jangan hitung besarnya biaya yang harus dianggarkan . Kalau gitu, kita enggak akan bangun-bangun di Papua. Untuk itu, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah membangun wilayah tersebut. Untuk pembangunan infrastruktur akan ditangani pemerintah pusat. Sementara untuk penyediaan lahan, akan menjadi kontribusi dari pemerintah daerah. Demikian halnya dalam persoalan akses menuju ke sana,” papar Dwityo.(ias/aj)

Tinggalkan Balasan