12 Februari KPU Tetapkan Pasangan Calon

Deklarasi Pilkada Papua Damai (Papeda) yang ditandai dengan penandatanganan nota deklarasi oleh Ketua KPU Papua, Ketua Bawaslu RI, Rektor Uncen, Kapolda Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih dan Deputi IV Kantor Sekretarian Presiden RI, dan sejumlah unsur akademisi Universitas Cenderawasih, Kamis (8/2/2018). Foto: Jainuri

JAYAPURA, – Di tengah polemik soal verifikasi berkas antara KPU dan DPRP atas pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Papua, pihak KPU menyatakan tetap pada komitmennya untuk melaksanakan tahapan sesuai jadwal yang ditetapkan, yakni tanggal 12 Februari 2018 adalah penetapan kedua kandidat yang telah mendaftar ke KPU Provinsi Papua sebagai calon.

“Tetap kita umumkan tanggal 12. Terkait belum adanya persetujuan oleh MRP, masih ada dua atau tiga hari. Mudah-mudahan segera disikapi oleh MRP,” ungkap Ketua KPU Papua, Adam Arisoi kepada wartawan usai penandatanganan deklarasi Pilkada Papua Damai (Papeda) di Auditorium Uncen, Kamis (8/2/2017).

Terkait berkas calon yang belum sampai ke MRP, Adam Arisoi menyatakan akan menyerahkan berkas kembali ke DPRP dengan tembusan ke MRP.

“Sebentar kita serahkan ulang surat-suratnya ke DPRP dan tembusannya ke MRP. Mudah-mudahan segera disikapi,” jelasnya.

Ditegaskan kembali, bahwa didalam melaksanakan tahapan, pihaknya tetap sesuai jadwal, yakni tanggal 12 Februari 2018 untuk proses penetapan pasangan calon. “Langkah itu yang yang kita lakukan sekarang,” jelasnya lagi.

Dan bila sampai tanggal 12 Februari 2018 belum ada rekomendasi dari MRP, kata Adam Arisoi, pihaknya tetap akan melakukan penetapan pasangan calon yang ada.

“Kita tetapkan dulu, jangan KPU tidak tetapkan, ada jalur hukum lain yang nanti akan dibawa oleh para kandidat,” ujarnya.

Dikatakan, tahapan dan tanggungjawab Pilkada ada di KPU, sehingga ia meminta DPR agar tidak mengganggu jalannya tahapan yang ada.

Penegasan Ketua KPU Papua Adam Arisoi tersebut, karena pihaknya menjalankan amanat Pasal 22 huruf e ayat 5 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen).

“Yang diberi tanggungjawab untuk menyelenggarakan Pemilu adalah komisi independen yang dibentuk oleh undang-undang itu. Saya pikir tidak ada masalah,” terangnya.

Dan mengenai tertahannya berkas calon di DPR, Adam Arisoi menilai karena Pansus Pilkada yang kurang memahami aturan main yang ada. “Menurut saya Pansus Pilkada yang kurang paham aturan main yang ada,” ungkapnya.

Menanggapi masalah tersebut, Pengamat Politik Nasional dan Internasional, Marinus Yaung mengungkapkan bahwa Poin 7 UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua sudah diamandemen dalam UU Nomor 35 Tahun 2008, dimana pada Pasal 7 huruf a dikatakan bahwa kewenangan DPRP dalam memilih gubernur dan wakil gubernur Papua di poin a dinyatakan dihapus.

“Dasar hukum itulah secara yuridis telah menggugurkan Peraturan Daerah Khusus Nomor 6 Tahun 2011 yang menjadi rujukan Perdasus tentang Pansus Pilkada DPRP,” jelasnya.

Sehingga, menruutnya Pansus Pilkada DPRP dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

“Karena itu, saya menyampaikan kepada KPU Provinsi Papua utnuk pada tanggal 12 Februari nanti, kalau sampai  berkas itu tidak kembali, dia tetap menetapkan dengan menyatakan gugur dua kandidat itu,” terangnya.

Karena calon yang ada dinyatakan gugur, maka KPU membuka lagi pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur. “Karena memang hokum di Negara ini masih memungkinkan itu, kalau seandainya kandidat tidak memenuhi kriteria sampai pada hari H-nya, dinyatakan gugur dan dibuka lagi pendaftaran baru,” terangnya lagi.

Hal itu menurutnya dibenarkan oleh hukum yang ada di Indonesia. Namun demikian sebelum penetapan pada tanggal 12 Februari 2018, masih ada jalan untuk mengubah situasi  yang ada.(aj/aj)

Tinggalkan Balasan