Pokja Adat ke Papua Barat Bahas Penyelamatan Tanah dan OAP

Ketua MRP Papua, Timotius Murib dan Ketua Fraksi Otsus DPR PB Yan Anton Yoteni saat memimpin jalannya diskusi/konsultasi Pokja Adat MRP Papua dengan DPR PB di Swiss Bellhotel, Manokwari, Jumat (2/2). Foto: Jainuri

MANOKWARI, – Dalam kunjungannya di Provinsi Papua Barat, Kelompok Kerja (Pokja) Adat MRP melakukan pertemuan, Jumat (2/2) dengan Fraksi Otsus DPR Papua Barat dan Hari Sabtu (3/2) dengan Pokja Adat MRP Papua Barat.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Swisbell Hotel Manokwari tersebut, Pokja Adat fokus membahas bagaimana upaya penyelamatan tanah dan Orang Asli Papua.

Ketua MRP Papua, Timotius Murib dalam arahannya mengemukakan bahwa kedatangannya adalah untuk berdiskusi dalam menyatukan persepsi dan menyatukan pendapat, dalam rangka menyelamatkan tanah Papua dan orang asli Papua yang mendiami tujuh wilayah adat Bomberai, Domberai, Animha, Lapago, Mepago, Saireri dan Tabi.

“Sudah sekian lama masyarakat kami di pelosok daerah, terutama di tujuh wilayah adat, mengeluh dan menggumuli agar ada tangan-tangan kasih yang bisa menolong untuk menyelamatkan tanah kami, yang terus menerus dari masa ke masa, dari tahun ke tahun hilang dari yang tuhan Allah berikan kekuasaan kepada leluhur dan kemudian kepada kita bersama,” ungkapnya dalam arahannya saat membuka diskusi/konsultasi Pokja Adat MRP Papua dengan DPR PB di Hotes Swissbell Manokwari, Jumat (2/2).

Dikatakan, MRP Papua memandang hal itu sangat penting dan masalah yang serius untuk segera dibicarakan oleh kedua provinsi, Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Kami juga melihat bahwa rakyat terus berkembang, terus bertambah, terus datang di provinsi ini,” lanjutnya

Dikatakan juga, MRP Papua melihat bahwa di dalam terus bedtambahnya jumlah populasi yang luar biasa, tetapi tidak sadar, jumlah OAP menurun dan makin habis.

“Kepedulian luar biasa dibutuhkan, bukan saja pemerintah eksekutif dan legislatif, tapi kita semua,” tandasnya.

Dikatakan juga, bahwa sebagai langkah kongkrit agar upaya penyelamatan tanah dan orang asli Papua, adalah dengan mendorong OtsusPlus yang sementara berhenti pembahasannya di DPR RI, dengan pembobotan pada ditambahkannya hak legislasi dan hak budgetting, khusus dana Otsus.

Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, Yan Anton Yoteni dalam kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa

Anggota DPR PB kursi Otsus, di periode 2014-2019 dibentuk menjadi fraksi sendiri bernama Fraksi Otsus sangat mendukung upaya tersebut.

“Kami mendukung rancangan Undang-Undang Otsus Plus selama dia mengikuti mekanisme,” ungkapnya.

Sekarang, menurut Anton Yoteni, bukan lagi saatnyaadu otot lagi, tapi saatnya beradu ide, dan adu aturan.

Sementara itu, di hari Sabtu (3/2), dalam pertemuan dengan anggota Pokja Adat MRP PB, disepakati untuk membuat panitia khusus dalam menyusun agenda-agenda dalam menyelamatkan tanah dan orang asli Papua.

Dan untuk mempercepat didapatnya hak legislasi dan hak budgetting untuk MRP, selain mendorong RUU Otsus Plus, diagendakan meminta Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden.(aj/aj)

Tinggalkan Balasan