Pokja Agama MRP Tolak Radikalisme

Wakil Ketua I MRP Papua, Jimy Mabel didampingi Ketua Pokja Adat MRP Papua dan Ketua Pokja Adat MRP Papua Barat saat memimpin pertemuan di Swiss Belhotel, Manokwari, Minggu (4/2). Foto: Jainuri

MANOKWARI, – Pada pertemuan antara Pokja Agama MRP Papua dan Pokja Agama MRP Papua Barat, di Swiss Belhotel Manokwari, Minggu (4/2) melahirkan komitmen untuk menolak radikalisme di Papua.

Wakil Ketua I MRP Papua, Jimy Mabel yang memimpin pertemuan tersebut mengatakan bahwa dalam pertemuan yang bertujuan untuk menyamakan persepsi antara Pokja Agama MRP Papua dan Papua Barat, juga dibahas dan disepakati sejumlah agenda yang menjadi kerja Pokja Agama MRP kedepan, dan khususnya untuk pertemuan dengan Presiden Jokowi pada 21 Februari 2018 nanti.

“Hasil pertemuan hari Minggu (4/2) di Swiss Belhotel Manokwari kemarin (Minggu, 4/2) menghasilkan beberapa agenda dan beberapa rekomendasi untuk dibawa ke Jakarta, dalam hal ini tanggal 20 akan bertemu Presiden RI Joko Widodo,” ungkapnya saat ditemui Bintang Papua, di Pulau Mansinam, Senin (5/2).

Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi nanti, pihaknya akan meminta kepada Presiden RI, untuk memperhatikan keseriusan di Papua menyangkut implementasi UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Papua.

“Karena Otsus sekarang, semua kewenangan diberi ke Papua, tapi ekornya masih dipegang Jakarta,” jelasnya.

Dijelaskan, dari 79 pasal di UU Otsus itu, beberapa pasal perlu direvisi, seperti Pasal 12, Pasal 24 dan banyak pasal lagi yang semua perlu direvisi.

“Karena semua keinginan orang Papua belum termuat di situ. Jadi kami minta revisi UU Otsus,” tandasnya.

Selain itu, menurut Jimi Mabel, juga akan berupaya menggolkan Rancangan UU Otsus Plus yang diajukan sejak Tahun 2014, yang sampai hari ini belum juga masuk dalam Prolegnas DPR RI.

“Yang kedua tujuan kami ketemu presiden bertujuan menjalin persahabatan antara Papua dengan Jakarta, dalam hal ini 40 anggota MRP Papua Barat dan 51 anggota MRP Papua, DPRP Papua dan Papua Barat, Gubernur Papua dan Papua Barat, kami semua bertemu Presiden RI, untuk bersilaturahmi,” terangnya.

Khusus dari Pokja Agama, satu komitmen bersama yang dihasilkan adalah menolak radikalismen masuk Papua.

“Seperti aliran-aliran radikal yang sudah masuk Indonesia, jangan sampai masuk Papua, karena Papua Zona Damai,” tandasnya lagi.(aj)

 

Tinggalkan Balasan