Satukan Pikiran, Revisi Total Otsus

                                                                          KetuaMRP,Timotius Murib. Foto: A. Jainuri

MANOKWARI, – MRP Papua berupaya menyatukan pikiran dengan komponen adat di Papua Barat, yakni menggelar pertemuan dengan DPR Papua Barat dan MRP Papua Barat, dalam mendorong penuntasan revisi UU No. 21 Tahun 2001 secara menyeluruh yang dikenal Otsus Plus.

“Dari MRP Papua yang datang adalah dari tiga Pokja, yaitu Pokja Adat, Pokja Agama dan Pokja Perempuan,” ungkap Ketua MRP Timotius Murib saat ditemui Bintang Papua di Manokwari,  Provinsi Papua Barat,  Jumat (2/2/2018).

MRP akan terus mendorong upaya revisi total, menurutnya, karena sejak pemberlakuan UU No. 21 Tahun 2001  dari pasal 1 sampai Pasal 79 itu tidak membawa perubahan yang signifikan bagi orang asli Papua.

Menurut Timotius Murib, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan gubernur dan wakil gubernur, para bupati/walikota selama ini sering berbenturan dengan undang-undang atau regulasi-regulasi yang bersifat sektoral.

“Oleh sebab itu rakyat Papua melalui Majelis Rakyat Papua sesuai Pasal 77 dan  Pasal 78, itu tiap tahun wajib melakukan evaluasi,”  jelasnya.

Upaya merevisi UU Otsus Papua yang telah dilakukan sejak keanggotaan MRP periode kedua bersama pemerintah dan masyarakat, yang disebut dengan rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua plus, saat ini terhenti pebahasannya di pemerintah pusat dan DPR RI.

“Sampai hari ini, pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Hukum dan HAM dan Komisi II DPR RI belum punya niat untuk memperjuangkan ini,” tandasnya.

Untuk itu pihaknya akan terus berupaya,  karena kalau didiamkan, posisi Undang-Undang No 21 Tahun 2001 akan tetap seperti itu.

“Maka MRP Provinsi Papua berniat untuk melakukan komunikasi dengan MRP Papua Barat dan DPR Papua Barat, kemudian pihak eksekutif,” ujarnya.

Yakni, menyatukan persepsi, menyatukan pendapat, bahwa selama pelaksanaan Otonomi Khusus ini tidak berjalan baik, maka harus dilakukan revisi.

“Dengan demikian apa yang diinginkan rakyat, kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota bisa berjalan baik dan tidak benturan dengan regulasi-regulasi sektoral itu,” ujarnya.

Hal ini, kata Timotius Murib,  menjadi semangat baru, satu kekuatan baru yang harus dibangun untuk mendorong Otsus Plus tersebut.(aj/aj)

Tinggalkan Balasan