Setelah Tanggap Darurat di Asmat, Lalu Apa?

Dua orang ibu dari Distrik Popukoba, Kabupaten Jayawijaya, Papua, menggendong bayi mereka usai diperiksa dan ditimbang oleh Kader Kesehatan dari kampung setempat. Program MTBSM yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan organisasi nir-laba Wahana Visi Indonesia, berhasil menekan angka kematian balita dan ibu hamil. Foto: WVI/ F.X Making

JAYAPURA, – Pemerintah diminta untuk tidak sekadar menjadi “pemadam kebakaran” dalam kasus KLB campak dan gizi buruk di Asmat. Diperlukan langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan secara menyeluruh dan permanen.  

Respons cepat pemerintah Kabupaten Asmat, Provinsi Papua maupun Kementerian Kesehatan di Jakarta, untuk mencegah dampak KLB campak dan gizi buruk di Asmat tidak meluas patut diacungi jempol. Dalam sekejap, bantuan mengalir dari mana-mana. Berbagai instansi baik dari pemerintah, kepolisian, TNI, swasta  dan sebagainya beramai-ramai mengirimkan obat-obatan, makanan dan tenaga medis ke sana.  Dalam sekejap Kabupaten Asmat menjadi pusat perhatian nasional.

Namun banyak pihak berharap, pemerintah jangan berhenti hanya pada tahap respons darurat saja. Harus ada langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan kesehatan di Asmat dan Papua pada umumnya, yang bersifat menyeluruh dan permanen.

“Memang bagus sekali respons pemerintah untuk  Asmat. Bantuan datang dari mana-mana,termasuk tenaga medis. Tapi yang dikerjakan sekarang kan semacam pemadam kebakaran saja. Hanya sesaat. Padahal kita butuh bagaimana keberlanjutannya. Kalau tidak dijaga keberlanjutannya, pasti akan berulang lagi dikemudian hari,” kata dokter Tigor Silaban, mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

Menurut Tigor Silaban, peristiwa di Asmat bukan yang pertama. Wabah yang menyebabkan banyak anak atau penduduk meninggal dunia juga pernah terjadi di daerah lain di Papua. “Karena itu cari akar persoalannya apa. Kenapa berulang-ulang terus? Apalagi sekarang dana-dana Otsus buat kesehatan, BOK dan lain-lain sangat besar. Jadi ini ironis. Saya khawatir ada salah manajemen di sini,” ucapnya.

Karena itu ia minta Depdagri melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai dana APBD dan APBN bidang kesehatan yang dikucurkan ke sana. “Lakukan bedah APBD-APBN, bagaimana peruntukan dana yang ada, berapa persen untuk kesehatan, sosial, dan lain-lain. Lalu bagaimana struktur dana di Dinkes kabupaten yang ke Puskesmas. Lihat pemanfaatan dananya. Dari dana Otsus Papua  saja 80 persen turun ke kabupaten dan kota,” kata dokter Tigor.

 

WVI Lakukan Asesmen

Sementara itu Charles Sinaga, General Manager Wahana Visi Indonesia (WVI) Zone Papua kepada Bintang Papua, Kamis (25/1) mengatakan bahwa mereka sudah mengirim tim ke Agats,  Ibukota Kabupaten Asmat, untuk melakukan pendataan awal (asesmen) di sana.

“Kami bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Kabupaten Asmat, untuk bersama-sama melihat apa yang bisa dilakukan setelah periode tanggap darurat berakhir,” kata dia.

Menurut Charles, KLB campak dan gizi buruk yang terjadi di Asmat dapat menjadi dasar untuk mencari cara penanganan bersama yang tepat. “Kalau campak kan karena banyak anak yang belum diimunisasi. Berarti di sini para tenaga kesehatan yang perlu dinaikkan kapasitasnya. Gizi buruk bisa karena sistem pertahanan pangan mereka rentan. Yang kami lakukan adalah mempersiapkan implementasi program penguatan kapasitas bagi tenaga kesehatan dan kader kesehatan berbasis masyarakat,” ujar Charles.

WVI memang mempunyai pengalaman Panjang melakukan pendampingan berbasis masyarakat. Di Pegunungan Tengah Papua misalnya, untuk menekan angka kematian ibu dan bayi, WVI mengembangkan program Manajemen Terpadu Balita Sakit berbasis Masyarakat (MTBSM) dan Pemberian Makan Bayi dan Anak(PMBA). Kader diangkat dari penduduk setempat, dilatih secara teratur untuk bisa mengenali kesakitan dini pada balita dan ibu hamil.

“Kalau ada kematian yang tinggi pada balita, sementara puskesmas atau rumah sakit jauh sehingga susah diakses, pertolongan pertama bisa dilakukan oleh warga dari kampung itu. Promosi kesehatan dapat dilakukan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat. Di sana ada gereja. Ini modal yang baik,” ujarnya.

“Yang digerakkan adalah warga setempat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Mereka ini yang dilatih secara teratur untuk bisa mengelola isu-isu kesakitan awal pada anak-anak maupun orang dewasa. Tujuannya, untuk menghentikan masalah kesehatan yang lebih besar yakni kematian, oleh karena sanitasi yang buruk dan keterlambatan memberi pertolongan pertama,” jelasnya.

Meskipun demikan kata dia, kemitraan harus tetap dijalin. Kemitraan diperlukan karena masalah yang dihadapi kompleks. Ada banyak variabel yang tidak bisa hanya ditangani  oleh satu pihak saja.

”Misalnya, untuk pelatihan-pelatihan kader, kami pasti perlu para dokter dan bidan. Dinas Kesehatan yang mempunyainya. Juga obat-obatan untuk memberi pertolongan pertama, hanya bisa diakses melalui Puskesmas,” jelas Charles.

 

Rasa Swadaya Menipis

Tantangannya adalah keswadayaan masyarakat yang ia nilai semakin terdegradasi. Rasa solidaritas dan idealisme untuk hidup saling menopang makin kerdil.

”Karena selalu dikaitkan dengan uang, upah dan pamrih. Ini menjadi tantangan berat untuk mendorong partisipasi masyarakat. Padahal program-program seperti ini sebenarnya hendak mengembalikan tanggung jawab itu kepada masyarakat sendiri. Sebab yang mampu menyelesaikan persoalan mereka adalah mereka sendiri. Pemerintah, LSM dan lembaga lain hanya pihak luar yang memberi dukungan,” ujarnya.

Tetapi ia masih yakin bibit-bibit kegotong-royongan masih ada dalam masyarakat.  Semangat itu yang harus terus digelorakan.

”Itulah sebabnya kami selalu memanggil warga, tokoh agama, tokoh masyarakat dan  individu-individu untuk kita sentuh hatinya. Terutama bagaimana menumbuhkan partisipasi masyarakat,” kata Charles.

Kucuran dana yang besar bagi Papua menurut Charles bisa dipakai untuk mempercepat pembangunan di kampung. ”Kami punya beberapa program yang bisa diduplikasi untuk konteks Asmat. Pola pelatihan yang tepat sudah ada. Kami punya fasilitator yang memahami konteks budaya masyarakat setempat. Para pelatih juga  bukan orang yang didatangkan dari luar, tetapi berasal dari masyarakat sendiri,” kata dia.

Tinggal sekarang bagaimana model ini direplikasi oleh pemerintah dan dirumuskan menjadi kebijakan. (Ven/Lex)

Tinggalkan Balasan