Semua Jabatan Politik untuk Orang Asli Papua

                                                                                              Benny Sweny (kiri). Foto: Aj

JAYAPURA, – Untuk mendorong agar  jabatan politik dapat menjadi hak Orang Asli Papua (OAP), Ketua Panmus MRP sedang berupaya merumuskan draft judicial review terhadap UU Otsus, terutama Pasal 12 UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. 

“Di Pasal 12 itu kan disebutkan gubernur dan wakil  gubernur harus orang asli Papua. Nah kita sedang merumuskan judicial review pasal tersebut agar mengakomodir seluruh jabatan politik harus orang asli Papua,” ungkapnya saat ditemui Bintang Papua di ruang kerja Pokja Agama MRP, Senin (22/1).

Dikatakan, pasal 12 UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus itu perlu di-addendum  dengan  memasukkan  bahwa gubernur dan wakil gubernur,  bupati dan  wakil bupati, walikota dan wakil walikota adalah  orang asli Papua.

“Intinya yang kita maksudkan hak politik orang asli Papua, terkait dengan semua level kepemimpinan, baik pemerintahan maupun politik itu harus orang asli Papua. Jadi gubernur/wakil gubernur orang asli Papua, bupati/wakil bupati orang asli Papua, walikota/wakil walikota orang asli Papua, turun sampai di pimpinan tingkat distrik, kepala kelurahan, RT/RW harus orang asli Papua,” terangnya.

Dikatakaan, pihaknya menginginkan hal itu karena hal itu merupakan tindakan afirmasi. “Kalau kita bicara afirmasi itu, adalah kebijakan yang disengaja dan berpihak, dalam rangka mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua,” jelasnya. 

Lebih lanjut dijelaaskan, afirmasi tersebut tidak menjadi masalah  dalam era Otsus. Tapi setelah 25 Tahun atau 50 Tahun dan Otsus tidak lagi berlaku, orang Papua sudah punya kapabilitas, hak politik bisa tidak dibatasi hanya untuk orang asli Papua lagi.(aj)

Tinggalkan Balasan