RUU OTSUS PLUS BUKAN UNTUK REFERENDUM

Blas Wenda (4), di Distrik Makki, Kabupaten Lanny Jaya, generasi Papua yang menikmati berbagai kebijakan pendidikan dan kesehatan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui dana Otonomi Khusus. Sehari-hari ia Bersama ibundanya ke ladang mencari dan mengumpulkan ipere. Pendidikan dan kesehatan masih menjadi persoalan paling menonjol di Papua. Foto: Lex.

JAYAPURA, – Timotius Murib, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) mengatakan, Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus (RUU Otsus )  Plus tidak dirancang agar Papua melakukan referendum buat merdeka.

“Tidak ada itu buat merdeka. Kami menilai bahwa UU Otsus Papua No.21 Tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan OAP saat ini,” kata Timotius di kantor MRP, Kotaraja, Senin (22/1).

Tetapi harapan MRP sebagai lembaga kultur Orang Asli Papua (OAP) untuk sementara waktu kandas. Dalam sidang Paripurna DPR dengan agenda penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019, RUU Otsus Plus Papua tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas.

Senayan memang alot mempersoalkan RUU Otsus Plus ini. Fraksi di DPR terbelah. Fraksi PAN, Partai NasDem, FPPP dan FPKB mendorong RUU Otsus Plus Papua masuk Prolegnas. Fraksi PAN, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Demokrat pun demikian.

Tetapi dua fraksi paling berpengaruh di Senayan menunjukkan sikap sebaliknya. Fraksi Golkar dan PDI-P,  menolak RUU Otsus Plus Papua masuk ke dalam Prolegnas. Kedua fraksi ini sepakat dengan pemerintah yang mengedepankan pembangunan Papua ditingkatkan agar setara dengan daerah lain di Indonesia. Menurut mereka, pelaksanaan Otsus Papua dioptimalkan terlebih dulu.

 

Dari Jakarta Menkumham Yasonna Laoly mengatakan,  bukan berarti pemerintah menolak usulan tentang RUU Otsus Plus Papua. “Namun, prioritas pemerintahan Jokowi untuk Papua adalah kebijakan affirmative action untuk Papua. Misalnya dengan menambah dana Otsus, memperbanyak infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” kata dia.

 

Pemerintah, kata dia, tidak main-main dengan hal ini. Terbukti dengan dibangunnya infrastruktur jalan dan pembangkit listrik di Papua untuk konektifitas wilayah dan penerangan. “Kita hargai usulan teman-teman di Papua, tetapi pemerintah merasa kesejahteraan dan pemerataan distribusi adalah persoalan pokok di sana,” kata Yasonna.

Jakarta Curiga

Menurut Gubernur Papua Lukas Enembe, ada kecurigaan Jakarta terhadap UU Otsus Plus karena isinya sama dengan referendum. “Hal ini yang menghambatnya masuk ke Prolegnas,” kata Enembe di Jayapura.

Karena itu Enembe menegaskan bahwa  isi dari RUU Otsus Plus bukan untuk referendum. “Saya sudah sampaikan kepada Pak Luhut Panjaitan, Mendagri Tjahyo Kumolo dan Kepala BIN Sutiyoso waktu Rakerda Bupati/Walikota Se-Papua tahun lalu. Tidak ada maskud apapun RUU Otsus Plus sebagai jalan untuk referendum. Kita tetap dalam kerangka NKRI,” kata dia.

Alasan munculnya RUU Otsus Plus menurut Gubernur Enembe, setelah MRP sebagai lembaga kultur Orang Asli Papua (OAP) melakukan evaluasi sekaligus merevisi total UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua. Pasalnya, UU tersebut dianggap tidak sesuai dengan perkembangan OAP saat ini.

“MRP minta kewenangan khsusus yang lebih luas untuk membangun Papua oleh orang Papua,” kata dia.

Kewenangan khusus itu, kata dia adalah sebagai bagian dari Otonomi Asimetris yang diberikan kepada Tanah Papua, karena Otsus merupakan jalan tengah untuk menuntaskan masalah Papua.

Dua Sisi

Selain dampak positif Otsus yang telah dirasakan oleh pemerintah dan rakyat Papua terutama kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi rakyat, di sisi lain  Otsus masih dihadapkan dengan berbagai kendala dan tantangan. Bahkan sebagian OAP melakukan berbagai demonstrasi karena menilai Otsus gagal mensejahterakan OAP. Mereka ingin mengembalikan Otsus kepada Pemerintah Pusat.

“Otsus Plus ini disusun untuk semakin mempercepat pembangunan di Papua. Di dalamnya ada beberapa prinsip dasar seperti perlindungan hak-hak dasar OAP, pengakuan identitas rakyat Papua, afirmasi kebijakan untuk OAP, percepatan pembangunan, redistribusi pembangunan yang adil, representasi OAP di berbagai sector dan  rekonsiliasi untuk Papua tanah damai. Jadi tidak ada buat referendum,” jelas Timotius.

Prinsip-prinsip di atas kemudian diterjemahkan ke dalam  lima kerangka RUU yakni kerangka kewenangan, kerangka kebijakan strategi pembangunan, kerangka keuangan daerah, kerangka kelembagaan Pemerintahan dan kerangka politik yang bersifat rekonsiliatif.

 

Pakar hukum tatanegara Refly Harun, S.H., M.H., LL.M mengatakan, mestinya Papua menempuh jalan yang lebih “mudah” yakni  meminta  Perpres kepada Presiden Jokowi.

“Lebih mudah dan tidak perlu ketentuan tambahan,” kata dia di Jakarta, Senin (22/1)

Hal sama yang menjadi inisiatif MRP. Timotius Murib sudah berancang-ancang akan menemui Presiden Jokowi di Jakarta atau ketika berkunjung ke Papua untuk meminta Perpres.

“Rakyat Papua menginginkan UU Otsus Plus bisa diterima. Karena yang lama sudah tidak sesuai lagi dnegan perkembangan OAP saat ini,” alasan Murib.

Sementara itu Ketua I MRP Jimmy Mabel menjamin tidak ada pasal soal referendum di dalam RUU Otsus Plus. Bahkan niatan saja tidak ada, kata dia.

“Semuanya demi kesejahteraan rakyat Papua, sesuai dengan Program Nawacita Presiden Jokowi. Dengan UU Otsus Plus, pemerintah dan rakyat akan semakin berdaya. Fokus kita jelas,” ujarnya, Senin (22/1) di Kantor MRP.

 

Pengamat sosial dan politik lokal Papua Budi Setyanto, SH mengatakan, UU Otsus No.21 Tahun 2001 sudah saatnya diubah melalui judicial review. “Karena itu dibuat serba terburu-buru dan konstelasi politik nasional maupun daerah saat itu sedang panas-panasnya di era reformasi,” kata dia kepada Bintang Papua, Senin (22/1)

UU Otsus yang lama menurut dia mengandung banyak kekurangan. Misalnya saja aspek keuangan. “Antara daerah dan pusat masih terdapat hal-hal yang belum disepakati bersama, seperti bagaimana prosentase pembagian keuangan pusat dan daerah. Juga perihal PT.Freeport, soal HAM dan lainnya,” kata dia.

Selain itu menurut Budi, dalam pelaksanaannya  Otsus masih susah diterapkan melalui Perdasus maupun Perdasi karena terbentur dengan UU yang lebih tinggi. “Soal kursi pengangkatan DPRP yang masih menimbulkan persoal, termasuk kewenangan MRP yang sangat terbatas sekali,” ungkapnya.

Dengan melihat persoalan tersebut, menurut dia, UU Otsus perlu direvisi, karena dalam perjalannya UU Otsus tidak mampu mengikuti dinamika yang ada, baik itu dinamika politik, ekonomi baik regional, nasional dan internasional.

Hanya saja, pesan dia, dalam melakukan revisi  materi yang dimasukkan harus  komprehensif, menyangkut segala bidang kehidupan OAP.

“Jangan didominasi aspek politik. Karena selama ini sejauh pengamatan saya, unsur politiknya lebih dominan,” kata dia.

Revisi harus mengutamakan aspek ekonomi, Pendidikan dan kesehatan. Tiga aspek ini yang paling penting harus segera ditangani, kata dia.

“Perlu dilakukan pengkajian terkait dengan materi maupun  pelaksanaannya selama ini. Karena itu libatkan akademisi baik lokal maupun nasional. Sehingga isi UU Otsus lebih mengena ketika dilakukan revisi,” kata Budi. (Nls/Groll/Lex)

Tinggalkan Balasan