Advokat Om-Tob Laporkan Pelanggaran Administrasi ke Panwaslu

Tim Advokat Tim Om-Tob. Foto: Jrl

TIMIKA,  – Tim Advokat Eltinus Omaleng, SE. MH dan Yohanis Rettob, S. Sos. MM (Om-Tob) mengajukan KPU Kabupten Mimika Ke Panwaslu Kabupaten Mimika karena dinilai telah melanggar administrasi dan pelanggaran pemilihan terhadap tahapan yang dilaksanakan.

Hadir dalam konferensi Pers tersebut Marvey Dangeubun, Daud Bunga, Iwan Anwar, Anselmus serat, Ruben Hohakay.

Daud Bunga, SH dan Marcey Dangeubun dalam jumpa pers mengatakan, menanggapi pencalonan Bakal calon yang  mendaftar sebagai calon wakil Bupati Abdul Muis yang maju melalui jalur perseorangan, pihaknya menilai KPU secara sengaja, terstruktur dan masif, menerima dan meloloskan Paslon ke tahap berikutnya, padahal yang bersangkutan sudah pernah menjabat sebagai Bupati Mimika.

Didalam PKPU RI Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Walikota yang mensyaratkan belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota bagi Calon wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama. Dengan demikian secara yuridis paslon tersebut tidak memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan Pilkada.

“Kami menyoroti salah satu paslon yang mendaftar menjadi calon wakil bupati padahal yang bersangkutan pernah menjabat sebagai bupati Mimika,” kata Daud Bunga dalam konferensi persnya, Senin (22/1).

Sementara itu terkait persyaratan dukungan, Ruben Hohakay, SH mengatakan, KPU dinilai telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 15 tahun 2017 karena meloloskan enam Paslon jalur perseorangan pada tahap pendaftaran, padahal enam Paslon perseorangan tersebut setelah melalui tahapan verifikasi faktual ternyata tidak memenuhi syarat minimal dukungan sebanyak 22.273 KTP.

“Kami menilai KPU Mimika telah melanggar ketentuan. Karena enam Paslon tidak memenuhi kuota yang ditetapkan KPU Mimika,” kata Ruben.

Pada kesempatan yang sama Iwan Anwar menanggapi tentang Tahapan, Program dan Jadwal  penyelenggaraan Pilkada yang seharusnya dipatuhi  oleh KPU. Verifikasi faktual terhadap syarat dukungan bakal calon perseorangan yang seharusnya dilakukan di tingkat kelurahan/desa pada tanggal 12-25  Desember 2017, tetapi baru dilakukan pada tanggal 3 Januari 2018. Itupun hanya pada tahapan rekapitulasi di tingkat distrik.

“KPU Mimika telah melanggar jadwal yang telah ditetapkan dalam pelaksaan tahapan Pilkada,” kata Iwan.

Menanggapi laporan tersebut, Ketua KPUD Kabupaten Mimika Theodora Ocepina Magal, S. KM mengatakan, berkaitan dengan salah satu paslon yang sudah pernah menjabat sebagai Bupati Mimika dan sekarang mendaftar sebagai wakil Bupati, pihaknya telah berkoordinasi dengan KPU Provinsi terkait hal tersebut. Keputusannya adalah yang bersangkutan bisa mengikuti tahapan pilkada. Sebab yang bersangkutan menjabat sebagai Bupati Mimika kurang dari 2,5 tahun.

“Kami sudah koordinasi dengan KPU Provinsi bahwa itu masih Plt dan menyelesaikan masa jabatan Klemen Tinal dan maksimal 2,5 tahun jadi yang bersangkutan bisa mengikuti proses tahapan,” kata Ocepina saat ditemui wartawan di kantor KPU Kabupaten Mimikadi jalan Yos Soedarso, Senin (22/1).

Sementara itu terkait dengan dukungan yang tidak memenuhi syarat, Ocepina menjelaskan, adanya dukungan KTP ganda pastinya telah tereliminasi pada saat, namun sejauh ini dirinya belum mengetahui adanya tanda tangan palsu. Sebab semua sudah berjalan sesuai dengan prosesnya.(Jrl).

Tinggalkan Balasan