Tidak Jelas Jumlah OAP

                                                                                               Orang Asli Papua. Foto: Alex

PAPUA, – Hingga hari ini, data tentang berapa jumlah  Orang Asli Papua (OAP) belum ada. Padahal dana yang dialokasikan untuk melakukan sensus OAP sudah dikucurkan ke semua pemerintah kabupaten dan kota. Sementara di sisi lain, banyak pengamat menilai bahwa di Papua telah terjadi ketidakseimbangan demografi penduduk antara OAP dan Non-Papua, yang berimbas pada penguasaan sumber-sumber perekonomian. 

Hingga tahun 1970 mayoritas suku Melanesia yang mendiami Papua. Tetapi sejak ada kebijakan pemerintah melalui program transmigrasi, pendatang mulai membanjiri Papua, sebelum dihentikan pada awal tahun 1990 karena dinilai mengganggu demografi Papua.

Persoalan keseimbangan demografi antara penduduk asli Papua dan pendatang non-Papua serta penguasaan terhadap sumber-sumber ekonomi ini menjadi persoalan yang menonjol akhir-akhir ini. Tak luput juga transmigrasi spontan dan  perpindahan PNS dalam rangka mencari penghidupan yang lebih layak. 

Sejak dahulu, laju pertumbuhan ekonomi di Papua memang sangat pesat, tetapi hanya di kota-kota provinsi dan kabupaten, dan pusat-pusat kemajuan lainnya.  Kemajuan ekonomi ini tidak dinikmati oleh rakyat Papua. Karena para pendatang dari luar Papua-lah yang menguasai pusat-pusat perekonomian dan pembangunan di perkotaan, sementara masyarakat asli Papua menetap di wilayah-wilayah mereka di pegunungan. Bahkan sekarang ada wilayah, seperti Merauke, Keerom, misalnya, penduduknya didominasi oleh pendatang dari luar Papua.

 

Cakupan Kesehatan Belum Merata

Catatan-catatan tentang kematian yang menimpa OAP yang tinggal di gunung-gunung masih mudah kita jumpai sampai saat ini. Yang paling baru tentu saja wabah campak dan busung lapar yang terjadi di Kabupaten Asmat dan menjadi berita nasional. Tingkat kemiskinan yang tinggi dan derajat kesehatan yang rendah di kalangan warga asli Papua membuat angka kematian lebih tinggi dibanding tingkat kelahiran. Ini menjadi ancaman tersendiri bagi warga asli Papua.

Drg. Aloysius Giyai, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua mengakui cakupan pelayanan kesehatan di Papua masih yang paling buruk di Indonesia. “Dari semua cakupan pelayanan kesehatan di Indonesia, Papua masih buruk. Terutama sanitasi lingkungannya,” kata Aloysius .

Dalam catatan Aloysius,  penyakit infeksi menular masih menjadi masalah seperti malaria, TBC paru, HIV/AIDS, DBD, dan diare. Penyakit seperti kaki gajah, kusta, framboeisia juga meningkat kembali.  “Kelahiran lebih sedikit daripada kematian,” ujarnya.

Tetapi masalah kesehatan hanya sebuah kepingan puzzle dari potret besar persoalan di Papua. Cypry Dale dan John Djonga dalam buku Paradoks Papua, Knowledges and Social Justice Series mengatakan ada empat persoalan pokok yang terkait satu sama lain, dan menandai dinamika persoalan di Papua.

Pertama, sejarah politik Papua yang problematik terkait Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Persoalan ini yang belakangan membidani lahirnya protes oleh sekelompok orang.

Kedua, paradoks pembangunan yang kendati sangat marak namun gagal membawa kesejahteraan bagi warga biasa. Justru yang terjadi adalah  ketidakadilan dan kehancuran ekologis. Ketiga, pelanggaran politik dan hak asasi manusia. Dan keempat, peminggiran OAP melalui program-program pengembangan ekonomi dan transmigrasi.

 

“ Eksploitasi kekayaan alam Papua telah menghasilkan keuntungan tak terhitung bagi perusahaan-perusahaan nasional dan transnasional, serta memberi kontribusi luar biasa bagi pembangunan negara, tetapi tidak sedikit warganya yang hidup dalam kemiskinan dan penderitaan.  Kota-kota provinsi dan kabupaten berkembang pesat seiring laju pembangunan ekonomi, tetapi orang asli Papua jarang terlihat di pusat-pusat kemajuan itu,” catat mereka.

 

Demografi yang Timpang

Salah satu persoalan yang segera kelihatan adalah komposisi warga asli Papua dan non-Papua yang tidak berimbang.

Soal komposisi ini Anggota MRP dari Unsur Agama, Benny Sweny, S.Sos, mengutip data Jim Elmslie, seorang ahli tentang Papua dari Center for Peace and Conflict Studies University of Sydney, Australia. Jim dalam  disertasi berjudul, Irian Jaya Under the Gun: Indonesian economic development versus West Papua Nationalism, mengungkapkan data Badan Pusat Statsitik berbeda dengan fakta yang ada. Jim menilai minoritisasi OAP di Papua berlangsung di semua wilayah.

“Data BPS mengungkapkan prosesnya ternyata berbeda-beda menurut wilayah,” ungkap Benny, Jumat (19/1).

 Menurut dia, Sensus BPS tahun 2010 menunjukkan bahwa baru di lima wilayah yang menunjukkan penduduk non-Papua mendominasi. Kelima wilayah itu adalah Merauke mencapai (62.73%) dari total penduduknya, Nabire (52.46%), Mimika (57.49%), Keerom (58.68%) dan Jayapura (65.09%).

Sementara itu di 23 kabupaten lainnya, penduduk Papua masih mayoritas, walaupun terdapat enam kabupaten lainnya yang penduduk non-Papuanya masih cukup signifikan. Wilayah itu adalah kabupaten Jayapura (38.52%); Yapen Waropen (21.91%); Biak Numfor (26.18%); Boven Digoel (33.04%); Sarmi (29.75%), dan Waropen (20.41%).

Sisa 17 kabupaten lainnya, masih didominasi oleh OAP. Bahkan Lanny Jaya penduduknya 99.89% adalah OAP, Tolikara 99.04%; Yahukimo 98.57%; Paniai 97.58%, dan Jayawijaya 90.79% .

“Data ini diungkapkan Jim 8 tahun yang lalu,  sehingga tentu mengalami perubahan karena frekuensi transportasi udara dan laut dari luar Papua yang begitu tinggi. Pasti ada migrasi besar-besaran masuk ke Papua. Tentu saja jumlah orang non Papua semakin banyak di Papua, terutama kota-kota di pesisir dan juga sedikit demi sedikit mulai masuk ke kabupaten-kabupaten di pegunungan,” kata Benny.

Data BPS tahun 2010 menyebutkan: dari 3.612.854 total penduduk Papua pada tahun 2010, orang asli Papua terdiri dari 1.760.557 atau 48,7%. Sisanya adalah migran atau orang non-Papua.

Angka yang paling baru belum ada. Bagas Susilo, SST, M.Si, Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Papua mengatakan, baru lima kabupaten yang memiliki data lengkap tentang Orang Asli Papua (OAP). Sementara sebagian besar kabupaten belum memilikinya. Kendalanya menurut Bagas adalah pemerintah kabupaten belum bergerak melakukan pendataan. “Dananya ada di Pemda masing-masing. Kita di provinsi hanya memberi bantuan teknis saja,” ujarnya.

 

Diprediksi Terus Turun

Data paling aktual yang berbicara tentang komposisi Papua-non Papua diterbitkan oleh Universitas Yale Amerika per 16 April 2011. Menurut data itu, populasi OAP yang kini berjumlah sekitar 1,7 juta orang diprediksi akan terus menurun pada tahun 2020. Artinya, kalau pun ada penambahan, jumlahnya tidak signifikan.

“Dalam waktu 7 tahun mendatang jumlah orang asli Papua hanya mengalami sedikit penambahan menjadi 2,1 juta jiwa. Sementara penduduk migran meningkat secara signifikan menjadi 5,1 juta (naik 10,8%). Tahun 2020 penduduk akan berjumlah 7,2 juta jiwa,” ujar Aloysius Giyai.

Dengan demikian menurut Aloysius, perbandingan penduduk asli Papua dan migran akan terus berbeda secara mencolok dari waktu ke waktu. Penambahan penduduk asli hanya akan naik sebesar 28,99%, sedangkan penduduk migran naik sebesar 71,01%.

“Populasi orang Papua asli akan terus menyusut dan diprediksi bakal punah. Ini sangat mengkhawatirkan. Bukan lagi isu untuk menakut-nakuti. Ini fakta di depan mata,” kata dia.

 

OAP Tidak Disiapkan Terima Keterbukaan

Menurut Benny, migrasi orang non Papua masuk ke Papua merupakan salah satu faktor yang menyebabkan banyak persoalan sosial. “Seperti kriminalitas, narkoba, penyakit menular, HIV/AIDS semakin meningkat yang pada gilirannya banyak Orang Asli Papua mati dan jumlahnya akan semakin berkurang. Sedangkan jumlah orang non Papua semakin tinggi.” Kata dia.

Karena itu Benny menghimbau pemerintah agar segera dilakukan sensus OAP, untuk mengetahui jumlah OAP berdasarkan suku, agama, tingkat pendidikan, mata pencaharian, berdasarkan usia dan jenis kelamin, dan lain sebagainya.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah melahirkan kebijakan misalnya setiap kelahiran anak OAP perlu diberikan tunjangan, pembatasan migrasi melalui operasi justicia dan persyaratan ketat dalam pengurusan KTP bagi orang non Papua.

Terkait hak politik OAP, MRP kata Benny akan melakukan judicial review atas UU Otonomi Khusus (Otsus) N0.21 Tahun 2001.

“Agar bukan saja gubernur dan wakilnya yang OAP, tetapi juga bupati, wakil bupati, walikota, sampai ke kepala kampung. Juga anggota DPR RI, Anggota DPD RI, Ketua Parpol dari tingkat provinsi hingga Kampung harus OAP. Sementara komposisi anggota DPRP dan DPRD kabupaten dan kota harus 80 persen OAP, dan 20 % orang non Papua,” kata dia.

Sementara itu, pengamat sosial dari FISIP Universitas Cendrawasih Beatus Tambaip mengatakan, salah satu kelemahan UU Otsus adalah karena diterjemahkan secara politis saja.

“Bahkan secara sempit Otsus itu seperti difokuskan pada jabatan-jabatan penting struktural di birokrasi saja yang diberikan kepada OAP,  sehingga lebih banyak yang euforia atau berebut jabatan-jabatan itu. Sementara masyarakat akar rumput tidak tersentuh dengan pembangunan, karena di tingkat elit sibuk berebut kue,” jelasnya.

Padahal Otsus menurut dia sangat jelas mengatakan untuk melakukan afirmasi, proteksi dan pemberdayaan OAP.   

“Banyak  regulasi yang baru wacana saja. Contohnya, diberitakan Perdasus ini dan itu sudah jadi, tetapi implementasinya di lapangan tidak jalan. Ini juga mungkin terjadi karena di Papua berlaku UU Otsus di tingkat provinsi, sementara di tingkat kabupaten/kota berlaku UU No. 23 tentang otonomi daerah,” ujar dia.

Pemekaran banyak daerah di Papua menurut dia turut pula membuka lalulintas orang dan barang di wilayah pemekaran. Konsekuensinya adalah banyak pendatang yang masuk ke Papua.

“Terbukanya daerah baru ini konsekuensinya manusia masuk, apalagi di luar Papua penduduk padat, lapangan pekerjaan terbatas, persaingan hidup yang ketat dan tingkat pengangguran tinggi. Akibatnya Papua menjadi daerah tujuan baru,” tandasnya.

Sementara pada saat bersamaan OAP tidak disiapkan untuk menerima perubahan dan bersaing dalam kondisi tersebut. Pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu tidak bisa dikerjakan oleh OAP.

“Paling sederhana itu buruh bangunan. Karena OAP tidak ahli, ya orang dari daerah lain yang ambil.  Warteg di pinggir jalan itu lebih banyak saudara kita OAP yang makan di situ ketimbang memilikinya. Terjadi perubahan sosial yang sangat besar dan OAP tidak berdaya menghadapinya,” kata dia.

Karena itu kata dia,  perlu data yang valid tentang OAP, agar pemerintah bisa mengambil kebijakan berdasarkan data-data tersebut.

“Tanpa data yang jelas, kita seperti meraba-raba saja. Juga tidak jelas bagaimana implementasi dana-dana Otsus yang jumlahnya sangat besar itu,” kata dia. (Nls/Ven/Aj/Lex)

Tinggalkan Balasan