Pilkada Jayawijaya, MRP Lakukan Klarifikasi ke Jakarta

                                                            MRP Berusahan Temui Petinggi HANURA di Jakarta. Foto: IAS

JAKARTA, Majelis Rakyat Papua (MRP) prihatin dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya, Papua,  terkait pelaksanaan pendaftaran calon bupati. MRP diwakili oleh Ketua 1, Jimmy Mabel, Yoel Luiz dan Benny Sweny datang ke Jakarta untuk memastikan surat dari pimpinan Partai HANURA terkait surat rekomendasi ganda,apakah ditujukan kepada pasangan calon bupati Jhon Richard Banua atau kepada Bartol Paragayae?

Setibanya di Jakarta, Kamis sore (18/1), rombongan MRP langsung bergerak mendatangi kantor DPP HANURA. Akan tetapi, MRP tidak menemukan satupun pimpinan partai HANURA untuk mendapatkan konfirmasi.

“Sebagai lembaga independen, MRP berkewajiban untuk melakukan klarifikasi maupun kepastian dukungan dari Partai HANURA. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik horizontal yang berpotensi terjadi dalam proses pilkada di Kabupaten Jayawijaya,” ujar Jimmy, di Kementerian Polhukam, Jakarta.

Jimmy mengatakan, hingga saat ini Kantor KPUD Kabupaten Jayawijaya masih dijaga ketat oleh aparat, setelah sebelumnya terjadi kerusuhan antar pendukung calon bupati.

Bahkan terjadi aksi penyerangan oleh kelompok massa pendemo yang melempari kandidat yang hendak mendaftar dengan batu dan panah saat masuk ke kantor KPUD, Selasa (9/1/). Selain kaca, aparat keamanan pun terkena lemparan batu hingga mengambil langkah tegas untuk membubarkan massa.

Untuk menjawab kegelisahan masyarakat, MRP berharap para petinggi Partai HANURA dapat memberi jawaban pasti perihal rekomendasi calon bupati yang diberikan hingga batas akhir perpanjangan pendaftaran calon gubernur yang berakhir tanggal 21 Januari 2018, pukul 00.00 WIT.

MRP juga mendatangi kantor Kementerian Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) untuk dapat menemui Menkopolhukam Wiranto, sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai HANURA. Namun, Wiranto tidak berada di kantor dan rombongan diterima oleh perwakilan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kemenkopolhukam MayJen (TNI) Andrie Soetarno.

Adrie menjelaskan bahwa saat ini tidak ada undang-undang yang mengatur bahwa peserta pilkada di tingkat kabupaten haruslah orang asli Papua (OAP).

 “Dalam  UU No.21 tentang Otonomi Khusus Papua, yang mengatur tentang kepala daerah harus OAP hanya pada tingkat provinsi.  Hal ini dikarenakan kondisi yang belum memadai sampai di tingkat daerah,” kata dia.

Yoel Luiz mengatakan,  MRP mempunyai kepentingan untuk menghindarkan masyarakat Papua dari konflik horizontal.

“Jadi kami sangat berharap agar situasi atau konflik politik jangan sampai mengorbankan masyarakat di Papua, khususnya masyarakat Jayawijaya. Tidak ada maksud dari kedatangan kami menemui elit Partai HANURA untuk mengarahkan dukungannya. MRP dalam hal ini netral,” jelas Yoel pada Bintang Papua di Jakarta. (IAS)

 

Tinggalkan Balasan