Pemda Keerom dan BPJS Teken MoU

Wakil Bupati Keerom MUH Markum, SH.MH.MM (kiri) bersama Kepala BPJS Cabang Jayapura Mathias Krey saat menandatangani MoU, Rabu (17/1). Foto: Rahayu

KEEROM,-  Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal terhadap masyarakat yang kurang mampu diwilayah Kabupaten Keerom, Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom dengan Badan Penyelanggaran Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Jayapura telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Waki Bupati Keerom MUH Markum, SH.MH.MM bersama Kepala BPJS Cabang Jayapura, Mathias Krey.

Menurut Kepala PBJS Cabang Jayapura, Mathias Kres, pendandatanganan tersebut untuk menjamin masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Keerom yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional (JKN), sehingga masyarakat yang memiliki kriteria sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetapi belum terdaftar tidak perlu kwatir untuk berobat di rumah sakit.

Selain itu, satu alasan terbesar BPJS melalukan MoU dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom, karena dari data yang ada, Kabupaten Keerom telah layak sebagai Kabupaten dengan program Universal Health Coverage (UHC).

Karena 59 persen lebih pendudukan Kabupaten Keerom telah ter-cover oleh JKN.

“Inilah merupakan program dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuia dengan intruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2017, bahwa pemerintah wajib mengikutsertakan dan memastikan seluruh penduduk terkover JKN. Dan pemerintah daerah Kabupaten Keerom sudah melakukan MoU,”  ujar Mathias kepada wartawan usai menandatangani MoU antara Pemda Keerom dengan BPJS, Rabu (17/1) sore hari.

Wakil Bupati Keerom MUH Markum, SH.MH.MM (kiri) berjabat tangan bersama Kepala BPJS Cabang Jayapura Mathias Krey (kanan) usai menandatangani MoU, Rabu (17/1). Foto: Rahayu

Secara otomatis, jika telah kerja sama masyarakat miskin yang belum mengikuti JKN tapi memiliki kriteria sebagai peserta JKN dia langsung tertanggung, karena telah ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Keerom.

“Tidak ada limited karena jumlah penduduk telah memenuhi syarat yang telah ter-cover JKN, sisanya masyarakat yang tertolong miskin yang di-cover sekarang ini,” jelasnya.

Sementara itu Wakil Bupati Keerom MUH Markum, SH.MH.MM mengungkapkan, pihaknya sangat menyambut baik MoU tersebut.

“Namun untuk mendapatkan pelayanan tersebut haruslah masyarakat yang memiliki e-KTP Elektoronik dan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Diskucapil) Kabupaten Keerom,” ungkapnya.

Sedangkan untuk aparatur sipil negara (ASN) pastinya akan mendapatkan pelayanan juga bagi anggota keluarga yang tidak terakomodir dalam PT. Taspen.

“Kalau di Taspen hanya ditanggung tiga orang saja, jika ASN memiliki diatas tiga anak, lebihnya ditanggung oleh BPJS melalui JKN. ASN tidak perlu khawatir, asalkan bersedia di kelas tiga,” ungkap Markum.(rhy/aj)

Tinggalkan Balasan