MRP Redam Konflik Horizontal Pilkada Jayawijaya

Ribuan massa pendukung salah satu calon bupati Jayawijaya memenuhi ruas jalan di Wamena, Jumat (19/1) menyatakan protes mereka atas tidak diterimanya berkas pencalonan bupati-wakil bupati oleh KPUD Jayawijaya karena berkas dan syarat pencalonan yang tidak lengkap. Foto: Alex

JAYAWIJAYA, – Majelis Rakyat Papua (MRP) tidak ingin terjadi konflik horizontal antara pendukung calon bupati maupun calon gubernur dalam Pilkada 2018. Seperti diketahui, Provinsi Papua akan menggelar pemilihan kepada daerah serentak di enam kabupaten, dan pemilihan gubernur pada Juni 2018 mendatang.

Dari enam kabupaten ini, suasana politik di Kabupaten Jayawijaya dinilai MRP yang paling panas. Sebab  sejak awal Januari proses dukung-mendukung calon bupati berakibat pada pengepungan dan pelemparan Kantor KPU Jayawijaya oleh massa salah satu pasangan calon pada Senin (8/1) lalu.

Massa yang calonnya ditolak, datang membawa panah dan tombak. Mereka mengepung dan memblokir kantor KPUD Jayawijaya. “Akibat bentrok itu kaca- kaca kantor KPUD dan seng bolong-bolong. Tujuh mobil dua motor dirusak. Selain itu 3 warga mengalami luka karena terkena panah dan dua  anggota polisi luka akibat lemparan batu,” kata Adi Wetipo, ketua KPUD Jayawijaya.

Agar tidak terjadi konflik lebih lanjut, MRP mengutus empat orang anggotanya yakni Helena Huby, Adolof Kogoya, Nehemi Yebiken dan Julinten Anow  melakukan audiens dengan DPRD dan KPUD  Jayawijaya. Sementara ketua dan beberapa anggota MRP yang lain bertolak ke Jakarta untuk menemui petinggi Partai Hanura dan KPU Pusat.

“Tujuan kami jelas, agar jangan terjadi konflik antar sesama warga hanya karena dukung-mendukung calon ini. Kami juga ingin tahu langkah-langkah apa yang dilakukan KPUD menyikapi persoalan ini,” kata Adolof Kogoya, ketua tim.

Adi Wetipo mengatakan, KPUD Jayawijaya tidak pernah menolak pasangan calon yang persyaratannya lengkap. “Kami jalan sesuai regulasi yang ada. Calon yang persyaratannya lengkap kami daftarkan. Sementara yang kurang lengkap kami beri waktu untuk melengkapinya,” kata Adi, Jumat (19/1) di Wamena. 

Sampai dengan tanggal 10 Januari 2018, kata Adi, hanya bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Jhon Banua-Marthin Yogobi yang berkasnya lengkap dan diterima. Sementara dua pasangan lainnya  yakni Bartholomeus Paragayae- Ronny Elopere dan Jimmy Asso-Lemban Kogoya ditolak, lantaran berkas pencalonan dan berkas calon tidak memenuhi persyaratan.

“Yang berdemonstrasi dan mengepung kantor KPU adalah pendukung calon yang tidak lolos verifikasi. Saya heran, kenapa kami yang menjadi sasaran, padahal kami hanya menjalankan tupoksi seperti yang sudah diamanatkan oleh UU Pemilu. Kalau misalnya memenuhi persyaratan, pasti kami tidak punya alasan menolak atau tidak meloloskan mereka,” ujar dia. 

Kepada anggota MRP, Adi Wetipo menjelaskan kronologis pendaftaran para calob bupati dan wakil bupati ke KPUD Jayawijaya.

Pada hari pertama tanggal 8 Januari, kata dia, pasangan Jimmy Asso-Lemban Kogoya mendaftar. Pasangan ini diusung PDI-P dan PAN. Tetapi setelah pemeriksaan berkas pencalonan, kata Adi, ternyata berkasnya tidak memenuhi syarat. “Kami meminta pasangan itu untuk melengkapi persyaratan sebelum waktu pendaftaran ditutup. Ternyata mereka tidak dapat melengkapinya. Sehingga rapat pleno KPUD memutuskan menolak paslon tersebut,” kata Adi.

Pada hari kedua, tanggal 9 Januari 2018, pasangan Jhon Banua-Marthin Yogobi yang didukung 10 dukungan Parpol datang mendaftar. Mereka didukung 26 kursi di DPRD Jayawijaya. Namun salah satu parpol pendukung ditolak yakni Gerindra, karena membawa berkas rekomendasi dan surat tugas tanpa melampirkan B1-KWK.

“Meskipun Gerindra kami tolak, tetapi tidak berpengaruh terhadap berkas pencalonan lainnya,” kata dia.

Pada hari terakhir, pasangan Bartholomeus Paragayae – Ronny Elopere mendaftar dengan dua dukungan partai, yakni Gerindra dan Hanura. Tetapi setelah diperika, menurut Adi, hanya dukungan Partai Gerindra yang lengkap dengan B2-KWK. Sementara Hanura hanya berupa Salinan. Sementara syaratnya adalah, rekomendasi harus berupa surat asli dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris jenderal partai. Jadi tidak cukup dukungan kursi karena Gerindra hanya 4 kursi di DPRD Jayawijaya, akibatnya pendaftaran di tolak,” terang Adi.

Penolakan dua calon itulah yang memicu ketidakpuasaan pendukung mereka.

Pendaftaran Diperpanjang

Sesuai peraturan perundang-undangan, jika hanya satu pasangan calon yang memenuhi syarat, KPUD harus membuka kembali pendaftaran mulai tanggal 19-21 Januari 2018.

“Pembukaan kembali pendaftaran merupakan hasil pleno KPUD pada 12 Januari 2018, setelah kami berkoordinasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi Papua. Pembukaan pendaftaran ulang ini sesuai dengan surat edaran KPU RI Nomor 38/2018, tentang tahapan pencalonan dengan satu pasangan calon yang mendaftar,” jelas Adi.

Selain itu, kata dia, KPUD juga mendengarkan tuntutan masyarakat untuk membuka kembali pendaftaran. Sebelum dibuka lagi pendaftaran, KPUD terlebih dahulu melakukan sosialisasi sejak tanggal 13-15 Januari 2018.

 

MRP Menyambut Baik

Perpanjangan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Jayawijaya ini disambut baik oleh MRP. Menurut Julinten Anow, anggota MRP dari unsur adat, perpanjangan tersebut semoga bisa dimanfaatkan oleh pasangan calon yang belum lengkap persyaratannya.  “Terutama adalah bagaimana calon dari Orang Asli Papua bisa diterima. Karena salah satu tugas MRP adalah menjamin hak politik OAP,” kata dia.

Sementara itu Helene Huby berharap partai pengusung calon bupati-wakil bupati sungguh-sungguh memperhatikan kondisi di Jayawijaya. “Jangan karena orang punya uang lalu dia bisa ambil semua partai. Sementara anak-anak asli di sini tidak bisa maju karena tidak punya uang,” kata anggota MRP utusan Keuskupan Jayapura itu.

Senada Helena, Nehemi Yebikon menegaskan partisipasi politik OAP. “Semua bidang sudah diambil oleh pendatang dari luar. Masa hak politik juga harus diambil? Terus kami OAP dapat apa?” ujar utusan Perempuan MRP itu.

Kepada Bintang Papua, Calon Bupati Barthol Paragayae menyayangkan sikap KPUD Jayawijaya yang menolak berkas pencalonan mereka. Padahal menurut dia, Partai Gerindra dan Hanura sudah jelas-jelas memberi rekomendasi.

“Persoalannya itu kan, rekomendasi dari Hanura yang mereka anggap tidak sah. Padahal jelas-jelas sudah ada surat pembatalan rekomendasi kepada Jhon Banua oleh Hanura. Berarti rekomendasi diberikan kepada kami. Surat pembatalan sudah ada. Tetapi waktu kami mendaftar, tiba-tiba dari pihak Jhon Banua membawa surat yang mengatakan bahwa rekomendasi dari Hanura tidak sah. Mereka bilang surat yang ada di kami tidak benar. Lalu KPUD bilang persyaratan kami belum lengkap,” kata Barthol.

Menurut Barthol, dirinya sudah berusaha menahan pendukungnya untuk tidak berbuat anarkis. “Tetapi mereka tidak terima karena tidak ada seorang pun anak asli Wamena yang maju sebagai calon. Padahal kami dari sini ini, anak-anak asli Wamena, ada 16 pasangan calon.  Berarti kami tidak bodoh dong,” kata dia tersenyum kecut.

Penutupan perpanjangan pendaftaran di KPUD Jayawijaya dijadwalkan pukul 00.00 WIT Minggu (21/1). Jika berkas persyaratan Barthol-Ronny tidak lengkap, maka pasangan Jhon Banua- Marthin Yogobi akan melenggang tanpa lawan. (Lex)

Tinggalkan Balasan