KPU dan Bawaslu Diminta Benar-Benar Independen

Pansus Pilkada DPRP berpose bersama usai bertemu Komisi II DPR RI. Foto: Neles

JAYAPURA,Ketua Pokja Verifikasi Pilkada DPRP, Boy Markus Dawir, SP, mengingatkan bahwa Pilkada gubernur menggunaan anggaran APBD Provinsi Papua, maka pelaksanaan kewenangan pelaksanaan tahapan antara DPRP dan KPU harus dibicarakan baik.

“Kita akan lihat baik untuk anggaran ini, supaya uang rakyat ini tidak semena-mena digunakan KPU, apalagi diperkirakan tahapan Pilkada ini menghabiskan dana Rp 2 T,” ungkapnya kepada Bintang Papua usai Aksi Donor Darah PPM Mada Papua di Mall Jayapura, Sabtu (20/1).

Juga indikasi Pilkada lalu ada oknum KPU yang lakukan pembiaran, dan terlihat ada oknum anggota KPU yang menjadi tim sukses pasangan calon atau tim sukses partai politik, sehingga khusus Pilkada Gubernur Papua, kedua lembaga tersebut ditekankan untuk benar-benar independen.

“Kami harapkan KPU dan Bawaslu Provinsi Papua tidak jadi tim sukses pasangan calon dan juga jangan jadi titipan sponsor Parpol, kerja sesuai aturan dalam rangka sukses Pilkada ini,” ungkapnya.

Mengenai tahapan Pilkada, Pansus DPRP baru selesai membangun komunikasi dengan KPU RI dan Komisi II DPR RI perihal tahapan yang harusnya menjadi kewenangan DPRP untuk melaksanakan, namun baik tahapan pengumuman, pendaftaran, verifikasi dan pengumuman bakal calon menjadi calon dilaksanakan oleh KPU Papua.

Menurutnya, keempat tahapan itu harus dilaksanakan DPRP, karena putusan MK No 3 Tahun 2012 yang menjadi dasar acuan KPU itu tidak menggugurkan UU No 21 Tahun 2001 pada pasal 6, 7 dan 12, juga tidak menggugurkan Perdasus No 6 Tahun 2011 tentang tata cara pemilihan umum kepala daerah di Provinsi Papua.

Ditegaskannya, harus menjadi catatan bahwa pasca putusan MK No 3 Tahun 2012, oleh pemerintah pusat menerbiitkan UU No 10 Tahun 2016 yang merujuk pada pasal 18 JUD 1945 perihal kekhususan Papuia maka Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) diganti menjadi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Karena Papua itu Otsus, maka Pemilukada menjadi PIlkada sehingga kata umum pada Pemilukada dihilangkan. Tetapi KPU Papua sepihak mengambil keputusan untuk melaksanakan tahapan Pilkada dengan berpatokan pada putusan MK No 3 yang berlaku seluruh Indonesia. Kami melihat bahwa KPU sendiri keliru dalam penerapan norma-norma hukum,” tandasnya.

Untuk itu, DPRP ahli hukum melakukan telaah untuk diajukan guna tidak ada persoalan hukum di kemudian hari bila ada pihak yang merasa dirugikan menggugat yang akhirnya tahapan Pilkada diulang atau pemungutan suara ulang atas perintah Pengadilan. Nah ini biayanya dari mana.

Pertemuan dengan KPU RI, komisioner KPU RI, Ilham yang menyampaikan bahwa KPU terbuka apabila ada ruang hukum, dimana ada tahapan yang dilewatkan, maka KPU RI siap untuk melakukan perubahan atas PKPU No 10 Tahun 2017 tentang tahapan dan jadwal  Pilkada.

 “Uang rakyat Papua yang digunakan untuk Pilkada ini. Sebab itu kita awasi baik supaya tidak ada tahapan yang terlewatkan. APBD harus dialokasikan satu kali, untuk Pilkada gubernur dan langsung dilantik dan tidak boleh ada perintah lagi pengadilan untuk tahapan di ulang seperti yang terjadi pada PIlkada 2015 dan Pilkada 2017,” jelasnya.(Nls/aj)

Tinggalkan Balasan