Freeport Melanggar HAM Para Pekerja

                                                                    Advocad Hukum dan HAM Lokataru Jakarta Haris Azhar. Foto: Jrl

JAKARTA, – Terjadinya banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Pasca Mogok Kerja (Moker) sampai adanya Furlough yang dilakukan sepihak oleh Management PT Freeport Indonesia, serta kejanggalan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah baik daerah hingga pusat, serta institusi penegak hukum yang bertindak tidak sesuai prosedur.

Advocat Hukum dan HAM Lokataru Jakarta Haris Azhar mengatakan, pihaknya melihat begitu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Management Freeport, Kementrian Ketenagakerjaan RI, Disnaker Kabupaten Mimika, Kejaksaan Negeri Timika, dan Polres Mimika. Berawal dari moker hingga terjadinya furlough yang tidak ada didalam UU Ketenagakerjaan hingga terjadinya insiden di CP-28, Gorong-gorong dan Petrosea.

“Banyak pelanggaran yang dibuat oleh Freeport dan instansi pemerintah,” kata Haris ketika di temui di black caffe jalan Ahmad Yani, Sabtu (20/1).

Menurutnya, apabila Freeport masih menganggap lokasi pertambangannya di Indonesia, sebaiknya PT Freeport harus tahu diri dan menghormati hukum di Republik. Namun sangat disayangkan adanya orang-orang Indonesia yang bertindak melakukan berlebihan dengan menerapkan satu konsep hukum berbasis Amerika. Sama saja harga diri Indonesia telah diinjak-injak oleh kepentingan barat.

“Furlough tidak ada didalam UU. Jadi kalau mau dilihat mereka sedang menerapkan konsep berbasis Amerika. Seharusnya Freeport harus tunduk terhadap UU di Indonesia,” terang Haris.

Lanjaut Haris, pihaknya melihat furlough yang dilakukan dengan dalih efesiensi industri akibat dari dikeluarkan PP bomor 1 tahun dari KK menjadi IUPK dinilai penipuan. Sebab menurut financial times keuntungan Freeport itu cukup besar Sampai Akhir tahun 2017 mencapai jutaan dollar dan harus dilaporkan BKPM setiap 6 bulan sekali agar diketahui oleh Pemeritnah , namun Pemerintah pusat seakan terdiam  bisa diam Oleh sebab itu dirinya mempertanyakan untuk mengefisiensi perusahaan dimana.

“Yang dimaksud dengan efisiensi industri itu dimana, sedangkan Freeport pada akhir tahun meraup keuntungan jutaan dolar dan tidak mengalami kerugian,” lanjutnya.

Jadi yang dimaksud dengan efisiensi itu tidak memiliki basis data dagang dan sangat disayangkan pemerintah diam karena data bisnis tersebut harus dilaporkan kepada pemerintah melalui bkpm badan koordinasi penanaman modal yang seharusnya secara reguler 6 bulan sekali dilaporkan dan yang menarik lagi seminggu yang lalu sudah diperpanjang kontrak karya sementara dan pemerintah mempunyai akses untuk melihat data tersebut, ini sangat memalukan perusahaan sekelas Freeport menggunakan klaim-klaim tanpa data.

“Jadi tidak seharusnya mengklaim efisiensi industri degan mengklaim tanpa data tanpa dilaporkan kepada pemerintah,” terang Haris.

Dikesempatan yang sama Advocat Lokataru Nurcholis Hidayat menyayangkan adanya pemblokiran nasabah dan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan oleh pihak BPJS. Hal tersebut telah mengorbankan hampir 25 orang apabila karyawan yang di PHK secara sepihak mencapai 8000 orang baik dari sisi ekonomi pendidikan, keaehatan dan sebagainya. Oleh sebab itu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari banyak karyawan moker yang kerja serabutan.

“Adanya pemblokiran dari pihak Bank dan BPJS, dia (Freeport Bank dan BPJS) telah mengorbankan puluhan kekuarga karyawan dari ekonomi, pendidikan dan Kesehatan,” kata Nur.

Lanjutnya, banyak karyawan dan kelurganya yang harus diusir dari rumah kost, banyak anak-anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena tidak ada biaya, sebanyak 15 orang yang meninggal akibat tidak mendapat layanan kesehatan dengan baik. Dan mau dikata PT Freeport telah memberi beban kepada Pemkab Mimika, kareba telah menciptakan angka kemiskinan akibat pengangguran di Timika.

“Akibat dari situ, banyak anak-anak putus sekolah, mereka yang kontrak rumah diusir, bahkan tidak mendapat layanan kesehatan yang baik ada 15 orang yang meninggal,” lanjutnya.

Yang dilakukan Freeport merupakan kejahatan kemanusiaan, sehingga cepat atau lambat Freeport akan kena ganjarannya. “Cepat atau lambat Frreeport akan kena dampaknya,” tegasnya. (Jrl).

Tinggalkan Balasan