Berkas Pemberhentian Bupati Dikrim ke Mendagri

KEEROM, – Pihak DPRD Kabupaaten Keerom te;ah mengirimkan berkas pemberhentian dan pengusulan jabatana Bupati Keerom ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Provinsi Papua.

Hal itu setelah dilaksanakannya Sidang Paripurna Istimewa DPRD Keerom Tahun 2018, Kamis (18/1) lalu tentang pemberhentian Bupati Keerom Drs. Celcius Watae, MH (Alm) dan sekaligus mengusulan Wakil Bupati Keerom MUH Markum, SH.MH.MM menjadi Bupati Keerom priode 2016-2021.

Demikian dikatakan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Keerom, Kundrad Gusbager kepada Bintang Papua saat ditemui di halaman Kantor DPRD Keerom, Jumat (19/1) sore hari.

Setelah dibuat Surat Keputusan (SK) pengangkatan Wakil Bupati Keerom menjadi Bupati Keerom oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), selanjutnya Bupati Keerom yang terpilih untuk melakukan proses pemilihan Wakil Bupati Keerom.

Tahapan tersebut, kata Kundrat Gusbager, akan dilakukan oleh Partai pengusung atau gabungan partai yang akan mengusulkan dua orang calon Wakil Bupati Keerom dan selanjutnya akan dilakukan proses pemilihan Wakil Bupati Keerom oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Keerom.

“Setelah DPRD Kabupaten Keerom melakukan pemilihan Wakil Bupati Keerom yang terpilih, kemudian akan ditetapkan oleh DPRD Keerom dan selanjutnya akan diusulkan ke Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Papua untuk diangkat menjadi Wakil Bupati Keerom.

“Proses inilah yang menjadi tahapan yang kedua, setelah proses pertama Wakil Bupati menjadi Bupati Keerom. Setelah itu juga Bupati Keerom melakukan proses Wakil Bupati melalui Partai Pengusung yang mengusulkan ke DPRD Keerom untuk dipilih,” ujar Kundrad.

Kundrad mengharapkan proses tersebut dapat berjalan dengan baik dan cepat agar tidak mengganggu agenda penting di daerah di tahun anggaran 2018.

Ditambahkan, soal pelantikan Bupati Keerom dan Wakil Bupati Keerom berbeda. Jika Bupati Keerom telah dilantik tahapan kedua dilakukan proses tahapan Wakil Bupati Keerom.

“Harapan kami kedua  partai pengusung dapat melakukan proses dengan cepat. Karena sesuia dengan amanat undang- undang jika telah melewati delapan Bulan dianggap tidak dilakukan atau dianggap Wakil Bupati tidak ada.

Tetapi jika Partai pengusung dapat melakukan dengan cepat pastinya ada Wakil Bupati.

“Harapan kami setelah wakil bupati menjadi wakil bupati , partai pengusung mulai proses karena prosesnya dilakukan secara berjenjang baik partai di kabupaten, provinsi maupun pusat. Setelah partai mengeluarkan rekomendasi itulah yang disampaikan ke DPRD,” jelasnya. (rhy/aj)

Tinggalkan Balasan