Verifikasi Berkas Pencalonan Bakal Calon Pilbup Paniai

JAYAPURA, – Adanya pengerahan massa yang besar oleh salah satu bakal pasangan calon bupati/wakil bupati Paniai, membuat KPU Papua memanggil KPU Paniai untuk dilakukan verifikasi berkas pencalonan para bakal pasangan calon di Kantor KPU Provinsi Papua.

Dijelaskannya, pihaknya telah selesai melakukan pemeriksaan berkas pencalonan dan hasilnya sudah diserahkan ke KPU Paniai untuk mengambil keputusan perihal para bakal calon yang mendaftar di KPU Paniai apakah mereka lolos syarat calon dan syarat pencalonan ataukah tidak lolos.

“Kami memanggil KPU Paniai untuk kami lakukan supervisi,” kata Ketua Ketua KPU Papua Adam Arisoi kepada wartawan di Kantor KPU Provinsi Papua, Jumat, (12/1).

Disampaikannya, menurut keterangan KPU Paniai, bahwa ada pengerahan dan tekanan massa para bakal calon, sehingga membuat KPUPaniai tidak bisa melakukan verifikasi.

Sementara itu, perihal permintaan salah satu kandidat bakal calon bupati/wakil bupati Kabupaten Jayawijaya untuk dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran, kata Adam Arisoi bahwa itu bisa saja, hanya saja yang terjadi di Jayawijaya adalah pasangan bakal calon tersebut sudah melakukan pendaftaran, dan dalam verifikasi berkas ada dokumen pencalonan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh KPU Jayawijaya.

“Persoalan itu menyangkut hal-hal teknis di luar kewenangan KPU, sehingga KPU tetap mengacu pada aturan,” jelasnya.

Sebab itu, bila pasangan bakal calon itu merasa keberatan, bisa menggugat ke Panwas, dan dalam musyawarah Panwas jika benar dokumen bakal pasangan calon tersebut sah, maka pasti dokumen itu diterima KPU.

Untuk itu, KPU jangan melakukan hal-hal yang akan merugikan pasangan calon itu sendiri. Sebab disini KPU prinsipnya bermain pada aturan yang ada.

Oleh sebab itu, dirinya berharap bakal pasangan calon tersebut segera menarik dukungan massanya dari halaman Kantor KPU Jayawijaya. Namun, diminta aparat keamanan harus tegas mengeluarkan massa dari Kantor KPU Jayawijaya.

Lanjutnya, yang pokok permasalahannya awalnya B1-KWK Parpol diberikan kepada pasangan Jhon Banua, tapi setelah dalam proses itu dicabut dan diberikan kepada pasangan calon Bartol Aragai-Roni Elopere, disinilah proses administrasi kurang benar disini.

“Bakal pasangan calon jangan melakukan pengerahan massa ke kantor KPU, sebab KPU tidak pernah salah dalam hal ini. Saran kami dokumen yang dipermasalahkan itu diperbaiki dokumen itu dan dilaporkan ke Panwas,” pungkasnya.(Nls)

Tinggalkan Balasan