KPU Serahan Berkas Pencalonan ke DPRP

JAYAPURA, – Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoi, mengatakan, pada 5 tahun lalu KPU melakukan gugatan antar lembaga negara, yang hasil putusannya kewenangan penyelenggaraan Pemilu dikembalikan ke KPU.

“Dengan demikian semua pencalonan ada pada KPU,” kata Adam kepada wartawan di Kantor KPU Provinsi Papua, Jumat, (12/1).

Terkait dengan itu, bersamaan dengan revisi jadwal dan tahapan (Sesuai dengan PKPU No 1 Tahun 2017)  KPU telah menyerahkan berkas syarat calon bakal calon gubernur/wakil gubernur ke DPRP untuk diteruskan ke DPRP dalam rangka verifikasi keaslian orang asli Papua.

“DPRP punya waktu dari 12-14 Januari 2018, setelah itu diserahkan ke MRP,” katanya lagi.

Untuk itu, dirinya mengharapkan janganlah berkas pencalonan para calon ditahan lama di DPRP, sebab hal itu akan mengganggu semua proses tahapan dan jadwal yang sudah ada.

Terkait dengan adanya sorotan dari salah satu pasangan calon bahwa KPU salah dalam memilih rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan, kata Adam Arisoi bahwa dalam  PKPU mensyaratkan untuk setiap pasangan bakal calon untuk memeriksa kesehatan itu harus menggunakan rumah sakit pemerintah tipe A.

Tetapi berhubung waktu yang sangat pendek dan hasil pertemuan dengan KPU RI pada saat pembahasan sistem pencalonan, pihaknya meminta agar kalau boleh khusus Papua bisa direkomendasi untuk pemeriksaan kesehatan di RSUD Dok 2 Jayapura.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan adalah pada RSUD Dok 2 Jayapura sudah ada 15 dokter spesialis, sehingga didalam Juknis yang disampaikan KPU RI kepada KPU Papua bahwa RSUD Dok 2 Jayapura bisa digunakan oleh bakal pasangan calon yang mendaftar dan memenuhi syarat pencalonan.

“Pada pemeriksaan kesehatan ada sekitar 14 bagian yang diperiksa, dan itu sudah dijalani oleh dua bakal pasangan yang memenuhi syarat pencalonan,” tandasnya.

Dirinya meluruskan bahwa soal didalam pemeriksaan kesehatan para bakal pasangan calon sistem pengawasannya pun dilaksanakan KPU Papua bersama Bawaslu Papua. Apalagi disini KPU Papua melaksanakan MoU dengan IDI, IMSI dan BNN, yang didalam MoU itu ditetapkan hal-hal yang wajib ditaati bersama. Contohnya bila BNN atau RSUD Dok 2 selesai melakukan pemeriksaan hasilnya diserahkan ke KPU tidak boleh ditahan.

Sebab itu, diharapkan mari kita jangan membuat statmen yang membuat publik merasa resah dengan apa yang sudah ditetapkan oleh KPU Papua.

“Apa yang disampaikan oleh salah satu pasangan calon itu sangat berlebihan, sehingga perlu kami luruskan, sebab dokter juga bekerja sesuai dengan kode etik kedokteran,” terangnya.

Soal lolos kesehatan dan tidaknya, KPU akan melakukan pleno berdasarkan hasil rekomendasi yang diberikan oleh BNN dan RSUD Dok 2 Jayapura terutama IDI.

“Kami KPU Papua tetap berada pada posisi netral, supaya KPU tidak dituduh tidak netral,” pungkasnya.(Nls)

Tinggalkan Balasan