Pemerintah Abai Terhadap Pelanggaran HAM di Papua

EMPAT LEMBAGA yang terdiri atas Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) GKI di Tanah Papua, Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Fransiskan Papua,  SKP Keuskupan Agung Merauke, PUSAKA,  Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Papua dan JERAT Papua telah mengeluarkan Laporan Akhir Tahun 2017. Menurut laporan tersebut, pemerintah telah abai dengan membiarkan pelanggaran HAM terus terjadi, perampasan tanah adat dan alih fungsi hutan (deforestasi) untuk kepentingan pembangunan ekonomi dan infrastruktur ketimbang terlebih dahulu menyelesaikan semua pelanggaran HAM yang telah terjadi dan menelan korban jiwa.

“Pemerintah lebih mengutamakan program pembangunan “kesejahteraan”, seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas, jalan, bandara, pelabuhan, jaringan komunikasi, pasar dan sebagainya, yang kian bertambah sepanjang tiga tahun terakhir. Namun, pembangunan tersebut tidak menghentikan aksi-aksi kekerasan dan pelanggaran HAM, yang jumlahnya bertambah dan membesar di era pemerintahan Jokowi,” tulis laporan tersebut.

Pemerintah, kata laporan itu,  menempatkan penyelesaian masalah pelanggaran HAM bukan menjadi landasan dan langkah utama menuju pembangunan ekonomi, melainkan mengedepankan pembangunan ekonomi sebagai strategi melupakan persoalan HAM.

Penangkapan dan Penganiayaan

Sepanjang tahun 2017, catat mereka, terjadi penangkapan semena-mena terhadap 345 orang warga, diikuti penyiksaan terhadap 137 orang. Sebanyak dua orang disiksa dan meninggal dunia dan dua lainnya meninggal dunia karena kekerasan dalam insiden protes.

“Dua kasus terakhir terkait dengan program ekonomi yakni protes warga atas pengelolaan dana kampung di Kimaam dan konflik nelayan setempat dengan nelayan dari luar Papua. Kasus-kasus ini melibatkan aparat kemanan negara TNI dan Polri,” tulis laporan tersebut.

Selain pelanggaran HAM, terjadi pula perampasan tanah yang dilakukan oleh negara melalui penerbitan ijin usaha pemanfaatan sumberdaya alam dalam skala luas, serta berbagai fasilitas kemudahan berinvestasi kepada para pemodal besar, yang dilakukan tanpa musyawarah dan kesepakatan dengan masyarakat adat setempat.

Sepanjang tahun 2017 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menerbitkan ijin pelepasan

kawasan hutan kepada tiga perusahaan perkebunan kelapa sawit dan industri pangan, yakni:

PT. Bangun Mappi Mandiri di Kabupaten Mappi  seluas 18.006 ha,  PT. Agriprima Cipta

Persada di Kabupaten Merauke 6.200 ha, dan PT. Menara Wasior di Kabupaten

Teluk Wondama seluas 28.880 ha.

“Ijin Baru Perkebunan Kelapa Sawit selama tahun 2017 untuk tiga perusahaan ini seluas 53.806 ha,” catat mereka.

Pemerintah juga menerbitkan ijin baru usaha pertambangan kepada enam perusahaan, empat di Provinsi Papua dan dua perusahaan di wilayah Provinsi Papua Barat.

Pada Maret 2017, Menteri LHK membuat keputusan tentang perubahan alih fungsi kawasan hutan lindung Momi Anggi di Gunung Botak, Kabupaten Manokwari Selatan, seluas 2.318 hektar, untuk menjadi hutan produksi konversi (HPK) seluas 231 ha dan hutan produksi terbatas (HPT) seluas 2.100 ha. Keputusan ini, menurut mereka, diduga untuk mengakomodasikan kepentingan perusahaan tambang pasir kuarsa. Padahal pada tahun 2013, pemerintah daerah memohonkan kawasan hutan tersebut diubah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) karena di sekitarnya terdapat kampung-kampung yang dihuni Orang Asli Papua, tetapi tidak diijinkan.

Menurut Lembaga-lembaga di atas, kebijakan dan praktik pembangunan demikian telah  mengeksklusi, mengabaikan hak legal dan peran Orang Asli Papua (OAP) dalam menentukan pembangunan. OAP menurut mereka telah kehilangan hak dan akses terhadap tanah dan sumber kehidupannya.

Empat Seruan

Karena itu, aliansi lembaga di atas mengeluarkan empat buah seruan sebagai berikut:

  1. Pemerintah menghentikan perampasan tanah masyarakat adat Papua karena bertentangan dengan konstitusi dan melanggar hak asasi manusia. Paradigma dan kebijakan pembangunan yang mengutamakan kepentingan pertumbuhan ekonomi dan berbasis pada modal besar harus diubah menjadi kebijakan pembangunan yang menjunjung tinggi HAM, mengutamakan keadilan, pengetahuan dan kepentingan masyarakat adat Papua, serta keberlanjutan lingkungan alam.
  2. Pemerintah harus menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM di masa lalu dan menghentikan pendekatan keamanan dalam berbagai kegiatan sosial ekonomi, hukum dan
    politik. Penyelesaian dimaksud tidak hanya berhenti pada komitmen, tetapi diperlukan langkah dan aksi-aksi nyata, termasuk pemulihan hak-hak korban dan keluarganya. Bagaimanapun pendekatan keamanan dan pelanggaran HAM yang terjadi selama ini mengesankan sistem kolonialistik dan tidak mencitrakan negara demokratik sebagaimana tertuang dalam konstitusi.
  3. Mendesak pemerintah secara sungguh-sungguh memenuhi, mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak konstitusional masyarakat adat Papua, termasuk hak atas tanah. Perwujudan dari pemenuhan hak tersebut tidak hanya sebagai SK (Surat Keputusan) pengakuan “yang belum terjadi”, tetapi juga meninjau kembali dan mencabut ketentuan kebijakan dan perijinan perusahaan yang melanggar dan merugikan hak-hak masyarakat adat, yang menyebabkan terjadinya perampasan tanah dan mengancam kelestarian lingkungan hidup, serta menyelesaikan konflik-konflik perampasan tanah.
  4. Peran aktivis dan organisasi perjuangan HAM, masyarakat adat dan lingkungan, harus dihormati
    dan dilindungi. Artinya pemerintah maupun korporasi harus menghargai hak-hak dasar warga untuk hidup bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam yang tidak manusiawi, bebas berekspresi, bebas menentukan pembangunan. Pemerintah harus melindungi dan mencegah para aktivis dari tindakan yang tidak manusiawi. Perwujudan dari upaya pemenuhan hak-hak para aktivis adalah pemerintah juga harus meninjau kembali dan memberikan kebebasan pada para tahanan politik dan keadilan bagi korban kriminalisasi yang ditahan karena aksi protes terhadap perampasan tanah. Pemerintah wajib mengusut, mengadili dan memberikan hukuman secara adil kepada pelaku-pelaku tindak pidana kekerasan yang mengorbankan masyarakat dan aktivis. (Lex)

Tinggalkan Balasan