Aparat Diduga Menembak dan Menganiaya Warga Sipil di NDuga

Lima warga sipil ditembak, empat dianiaya, dua rumah dibakar oleh TNI/Polri

JAYAPURA – Koalisi Untuk Keadilan, Hukum dan HAM Pegunungan Tengah Papua, Civil Liberty Defenders, serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta supaya aparat gabungan TNI/Polri tidak berlaku sewenang-wenang di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua.

Seperti rilis yang dikirimkan kepada Bintangpapua.co, situasi mencekam di Distrik Mugi akibat dari intimidasi kehadiran aparat TNI/Polri berawal dari peristiwa penyerangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) terhadap anggota TNI pada 12 Desember 2017 yang menyebabkan operator excavator Yovicko Sondak meninggal dunia dan satu anggota TNI Prada Didimus Abindodifu luka-luka. Peristiwa ini berujung dengan tindakan penyisiran oleh aparat gabungan.

“Menurut keterangan yang kami terima, penyisiran dilakukan di Bandara Daragma, Distrik Mugi, Kabupaten Nduga. Dengan menggunakan dua pesawat komersial, aparat keamanan melakukan penembakan secara acak ke arah masyarakat yang datang ke bandara dan juga ke arah rumah-rumah masyarakat dan bangunan lainnya di sekitar Bandara Daragma,” kata rilis tersebut.

Patut diduga, demikian rilis itu,  tindakan penyisiran yang dilakukan aparat keamanan dilakukan secara tidak proporsional dan sewenang-wenang dengan motivasi melakukan serangan balasan.

“Informasi yang kami terima menyebutkan lima orang terkena timah panas, empat orang sipil mengalami penganiayaan, dua rumah dibakar aparat dan rumah-rumah lain di sekitar bandara berlubang-lubang karena terkena tembakan aparat gabungan. Kami garisbawahi pula bahwa ada tiga anak di bawah umur yang jadi korban serta ada yang terkena tembakan padahal sedang berada di rumah, hal ini menunjukkan acaknya sasaran tembakan apparat,” kata John Djonga  dari Koalisi Untuk Keadilan, Hukum dan HAM Pegunungan Tengah Papua ketika dihubungi per telepon oleh Bintang Papua.

Adapun data korban sebagai berikut:

Korban luka tembakan

  1. RNN: pelajar kelas III SMA, luka-luka akibat tembakan di bagian paha kanan
  1. RN: masyarakat sipil, terkena tembakan di paha.
  1. SG (47 tahun), terkena tembakan di paha kaki kanan saat di dalam rumah
  1. RN (21 tahun), terkena tembakan di bagian leher.
  1. BK: seorang pelajar kelas III SMA terkena tembakan di bagian lengan tangan kiri. Ia terkena tembakan saat sedang berdiri di depan rumah. Ia terkena tembakan setelah masyarakat melarikan diri akibat tembakan dari bandara. Tembakan ini diduga dilakukan oleh anggota TNI dari Pos Koramil.

Korban penganiayaan:

  1. RG (pelajar SMP kelas III//15 tahun)
  1. EK (58 tahun)
  1. AK (54 tahun)
  1. IN (27 thn) dipukul saat sedang monitoring

Sementara itu, dua rumah masyarakat yang dibakar adalah rumah milik MG dan MK.

Setelah kejadian tersebut, kata John JOnga, akses jalan dari Kabupaten Jayawijaya ke Kabupaten Nduga harus melalui dan melapor untuk mendapatkan surat jalan kepada pos penjagaan di 5 titik yaitu: Pos Napua, Pos Mbua, Pos Yigi, Pos Yal dan terakhir di Pos Mugi. Hal ini sangat menghalangi mobilitas masyarakat, jurnalis, dan advokasi ke Mugi.

Karena Koalisi untuk Keadilan Hukum dan HAM Pegunungan Tengah Papua, Civil Liberty Defenders, serta KontraS menyampaikan beberapa hal berikut ini:

  1. Meminta TNI/Polri untuk menghentikan penyerangan dan tindakan-tindakan yang tidak proporsional, sporadis terhadap masyarakat sipil dalam melakukan penyisiran atau serangan balasan terhadap TPN-PB di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga.
  1. Mendesak Kapolda Papua dan Pangdam Cenderawasih untuk menarik aparatnya masing-masing dari wilayah Nduga; supaya tidak melakukan penyisiran secara sembarang lagi dan sewenang – wenang agar tidak membuat masyarakat trauma kembali, mengganggu aktivitas warga, serta agar hak atas rasa aman warga Distrik Mugi bisa pulih kembali.
  1. Mendesak pemerintah untuk menjamin supaya para korban dan keluarga korban tidak diintimidasi dan mendapat perawatan kesehatan yang baik, termasuk  memastikan adanya upaya pemulihan kepada masyarakat yang mengalami trauma dan ketakutan.
  1. Meminta kepada TNI/Polri dan TPN-PB untuk sama-sama membuat situasi kondusif kembali supaya warga bisa merayakan Natal dalam damai.
  1. Meminta otoritas pemerintah setempat dan aparat TNI/Polri memberikan perlindungan bagi masyarakat setempat dalam melakukan aktivitas dan mobilitasnya. Juga membuka akses seluas-luasnya bagi pekerja kemanusian dan jurnalis untuk memberikan bantuan dan monitoring peristiwa ini
  1. Menekankan bahwa tindakan aparat gabungan tersebut bertentangan dengan janji Presiden Jokowi yang akan menuntaskan deretan kasus pelanggaran HAM di Papua, namun deretan kasus tersebut kini malah menjadi makin panjang. (Lex)

Tinggalkan Balasan