FRP Gelar Unjuk Rasa Peringati Hari HAM

JAYAPURA- Peringati hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-dunia, 10 Desember 2017, mahasiswa, pemuda, dan warga yang tergabung dalam Front Persatuan Rakyat Papua (FRP) menggelar unjuk rasa, Senin,  (11/12/17) di Taman Imbi, Jayapura.

“Tujuan digelar aksi ini ialah mengingatkan pemerintah bahwa ada banyak pelanggaran HAM di berbagai bidang di Tanah Papua yang belum selesai sampai hari ini,” kata koordinator demo, Samuel Womsiwor, kepada bintangpapua.co.

Menurutnya, sejak Papua menjadi bagian dari Indonesia, justru Orang Asli Papua (OAP) mulai terpinggirkan dengan masuknya perusahaan asing yang merusak tatanan budaya dan merampas tanah ulayat milik warga Papua.

“Semua peminggiran itu untuk melanggengkan para investor dan berujung pada pelanggaran HAM yang berat di Papua, sampai hari ini,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Presiden Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ), Papua, Malvin Yobe menyatakan, pelanggaran HAM di Papua sangat banyak. Seharusnya pelanggaran-pelanggaran  itu ditangani serius oleh negara.

“Ada kecenderungan negara tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Mereka hanya datang ambil data terus pulang,” ujarnya.

Secara terpisah, Ketua BEM Universitas Cendrawasih Papua, Paskalis Boma berharap, pemerintah membuka diri dengan membuka dialog Papua-Jakarta dan membebaskan jurnalis asing masuk ke Papua.

“Jurnalis asing lebih lebih jujur menulis pelanggaran HAM di Papua. Kami menghargai program Presiden RI Joko Widodo memperjuangkan pembangunan di Papua melalui infrastuktur, salah satunya pembangunan jalan. Namun itu bukan menjadi solusi. Solusinya ialah memberi kesempatan kepada rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri,” ujarnya.

Sementara itu Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua,  menyampaikan data dalam setahun terakhir terkait pelanggaran HAM di 34 daerah di seluruh Papua dan Papua Barat.

Asisten Divisi Monitoring Elsham Papua Matius Rumbrapuk menyayangkan sikap pemerintah yang abai terhadap berbagai pelanggaran HAM tersebut.

“Ada banyak pelanggaran HAM yang penyelesaiannya tidak jelas sampai sekarang. Penembakan terhadap orang Papua di beberapa daerah justru seperti ditutup-tutupi. Tidak boleh ada wartawan yang meliput,” ujarnya.

Sampai hari ini, kata Matius, para pelaku penembakan masih bebas dan tidak dikenai sanksi hukum.  (Pewarta  : Alexander Gobai)

Tinggalkan Balasan