Dhara Pos Dilaporkan ke Menkum HAM & Dewan Pers 

JAYAPURA – Setelah dilaporkan ke Polda Papua, melalui Penasihat Hukum Boy Markus Dawir, Media On Line Dhara Pos segera dilaporkan juga ke Kementrian Hukum (Kemenkum)  dan HAM RI dan Dewan Pers di Jakarta atas pencemaran nama baik.

Alasan pihaknya melaporkan media Dhara Pos ke Kemenkum HAM dan Dewan Pers karena Dhara Pos dalam pemberitaannya tidak cover both side sesuai etika jurnalitik yang tercantum dalam UU Pers.

Pihaknya akan meminta penyidik Polda Papua maupun Kemenkum HAM dan Dewan Pers untuk menjatuhkan sanksi tegas dan  bila perlu mencabut ijin usaha media bersangkutan, karena tidak melaksanakan apa yang diamanatkan dalam UU Pers.

“Kami akan cek apakah Dhara Pos punya SK Kemenkum HAM atau tidak? Termasuk apa punya SITU, SIUP dan TDP di Pemerintah Kota Jayapura atau kah tidak,” tegasnya. Ditegaskannya, Dhara Pos Pos harus bertanggungjawab karena akibat pemberitaan menyebabkan nama kliennya tercemar.

Sementara itu Boy Markus Dawir  menghimbau masing-masing induk organisasi wartawan yang ada baik AJI, PWI, ITJI dan lainnya di Provinsi Papua dapat menertibkan anggotannya.(Nls)

Tinggalkan Balasan