Pemkot Jayapura Gelar Sosialisasi Penerapan e-Planing dan e-Budgeting

JAYAPURA – Pemkot Jayapura melaksanakan sosialisasi penerapan e-planing dan e-budgeting serta pendampingan penyusunan APBD TA 2018.

Pelaksana Tugas Sementara Sekda Kota Jayapura, Drs. Najamuddin Konu, mengatakan, ini upaya Pemkot Jayapura untuk mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan yang dimulai dari perencanaan dan penganggaran serta proses pengembangan pengetahuan serta kemampuan SDM bagi ASN Pemkot Jayapura.

Dia berharap setelah kegiatan ini ada peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran baik dari sisi penempatan rekening dan program/kegiatan maupun kesesuaian antara kegiatan dengan RKPD, Renja SKPD, KUA/PPAS dan RKA-SKPD, sehingga ada keselarasan antara perencanaan dan penganggaran.

“Begitu pula dari sisi audit keuangan daerah, tidak lagi ditemukan kesalahan perencanaan dan penganggaran dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI,” ungkapnya kepada wartawan usai menutup kegiatan Sosialisasi Penerapan e-planing dan e-budgeting Serta Pendampingan Penyusunan APBD TA 2018 di Aula Balai Diklat Kota Jayapura, Selasa, (28/11).

Pada kesempatan itu, dirinya mengharapkan supaya dalam penyusunan RKA SKPD TA 2018 di masing-masing SKPD harus dilakukan tepat waktu, tepat program, tepat kegiatan, tepat rekening dengan menggunakan aplikas SIMD keuangan daerah yang berlaku.

Demi merealisasikan semua harapan itu, kuncinya adalah; pertama, ASN yang mengikuti kegiatan ini harus dilibatkan sebagai operator implementasi e-planing dan e-budgeting pada SKPD-SKPD nya masing-masing.

Kedua, ASN yang mengikuti pelatihan dimaksud harus dilibatkan dalam proses penyusunan APBD TA 2018, baik pada saat penyusunan RKA-SKPD maupun pada pembahasan RKA-SKPD antara SKPD dengan tim anggaran pemerintah daerah.

Ketiga, kepada BPKAD Kota Jayapura untuk terus melakukan pendampingan terhadap SKPD dalam hal penyusunan APBD TA 2018 serta memperhatikan perangkat pendukung penyusunan APBD baik soft ware maupun hard ware.

Keempat, BPKAD Kota Jayapura diminta selalu koordinasi dengan BPKP dalam hal penerapan aturan keuangan maupun proses pengelolaan keuangan lainnya sehingga proses pengelolaan keuangan daerah di Kota Jayapura tetap berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Hal lainnya, dengan adanya pelatihan tersebut, setidaknya tidak lagi terjadi kesalahan dalam penyusunan program atau kegiatan, sebab seringkali ditemukan ketika DPA diserahkan ke setiap SKPD, ada SKPD yang harus direvisi programnya.

“Kondisi revisi program dan kegiatan itu tentunya berpengaruh pada pelaksanaan program yang  tidak berjalan dengan baik. Ini yang harus diperhatikan serius oleh setiap SKPD, karena kita sudah 3 kali laporan pengelolaan keuangan daerah dengan opini WTP. Karena itu penilaian ini harus bisa dipertahankan,” pungkasnya.(Nls)

Tinggalkan Balasan